Sukses

Dirut Bulog Budi Waseso Curhat: Impor Beras Bukan Keinginan Saya

Rencana impor beras bukan keinginan Bulog. Namun merupakan penugasan dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras.

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog berencana akan melakukan impor beras untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022.

Saat ini, Cadangan beras pemerintah (CBP) yang semakin menipis. Berdasarkan data perum Bulog per 22 November 2022, stok CBP hanya 426.573 ton.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, mengungkapkan sebetulnya rencana impor beras ini bukan keinginan Bulog. Namun merupakan penugasan dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras, dan amanat dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) yang sudah dilakukan awal November lalu.

"Dalam keputusan rakortas. Alternatif (impor), ini alternatif untuk ketahanan pangan dan ketersedian, penting. Ini jadinya bukan maunya Bulog. Bulog ini berdasarkan keputusan rakortas," kata Buwas panggilan akrabnya saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (24/11/2022).

Buwas menyampaikan, sebelumnya dalam Rakortas Kementerian Pertanian berkomitmen akan menyuplai sekitar 500 ribu ton beras untuk bisa diserap oleh Bulog. Namun, hingga kini Kementan tak kunjung memenuhinya. Bahkan Bulog pun menyanggupi untuk membeli 1 juta ton beras dan anggarannya telah disiapkan.

"Itu kan kesanggupan 500 ribu ton, hingga kini belum terealisasi. Jadi ada beberapa alternatif yang kami ambil, salah satunya mendatangkan (beras impor) dari luar negeri," ungkapnya.

Lebih lanjut, sebagai Dirut Bulog, dirinya tidak main-main dengan urusan ketersediaan beras ini. Karena menyangkut masalah perut rakyat. Oleh karena itu, untuk memenuhi cadangan stok beras ini, Bulog sudah melakukan berbagai upaya dari fleksibilitas harga CBP ke komersil. Namun tidak berhasil meningkatkan stok beras. Pilihan terakhirnya adalah melakukan impor beras.

“Ini yang namanya ketersediaan itu pokoknya wajib bagi kita semua. Kalau urusan perut jangan main-main. Jadi kalau memang itu harus diputuskan, kita akan putuskan segera. Kan kita sudah sampaikan, pemerintah menjamin ketersediaan,” tegasnya.

Dukungan Badan Pangan 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, mendukung upaya Bulog untuk melakukan impor beras, jika memang serapan beras di dalam negeri kurang memadai.

“Kita harus memahami pemenuhan kebutuhan beras nasional mengutamakan dalam negeri, itu pak Buwas sudah menyampaikan tadi, tetapi untuk ketersediaan apabila dirasa perlu pengadaan, ketersediaan dari luar negeri itu akan dilakukan,” pungkas Arief.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

DPD Minta Bulog dan Kementan Bersinergi soal Stok Beras

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan kementerian pertanian bersinergi melalukan perluasan jangkauan program Mitra Kerja Pengadaan beras di tingkat petani.

Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk merespon pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor dengan pertimbangan saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Sementara di saat yang sama, Kementerian Pertanian memastikan produksi beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Dengan peluang tambahan stok pada produksi periode Oktober-Desember 2022, Kementan memperkirakan mencapai 5 sampai 6 juta ton beras.

"Baik kementerian pertanian maupun Bulog memiliki tanggungjawab yang sama dalam penyediaan pangan. Kita tidak ingin ego sektoral antara keduanya justru merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen," kata Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (22/11/2022).

Menurut dia, kenaikan harga beras di tingkat petani yang memberatkan Bulog sedikit banyak disebabkan oleh kebijakan pemangkasan subsidi pupuk Kementan melalui Permentan nomor 10 tahun 2022.

Tapi harus diakui juga bahwa sejauh ini Bulog belum efektif melaksanakan program mitra kerja pengadaan di daerah penghasil utama beras.

"Oleh karena itu kami mendorong agar kedua institusi ini bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah untuk menyatukan data juga persepsi dalam agenda penyediaan pangan bagi masyarakat. Jangan sampai Bulog justru mengimpor beras karena tak tertarik dengan harga beras di tingkat petani dinilai terlalu mahal," jelas Sulatan.

 

3 dari 3 halaman

Beri Insentif

Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal bagi para petani secara proporsional untuk menekan biaya produksi petani.

Biaya produksi petani kita masih jauh lebih tinggi dari petani Vietnam dan Thailand, sedangkan produktivitas kita juga masih kalah.

"Sementara gejolak geopolitik dan ancaman perubahan iklim terus mendorong dunia ke tepi jurang krisis pangan dan energi. Pemerintah harus fokus pada upaya penyediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi pangan ke seluruh tanah air," tutupnya.

  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.