Sukses

Prestasi Indonesia Tak Impor Beras Bisa Tumbang, Ini Penyebabnya

Perum Bulog ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyediakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1 – 1,2 juta ton beras hingga akhir 2022.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), memberikan tenggat waktu 6 hari terhitung mulai dari 24 November 2022 kepada Kementerian Pertanian (Kementan) agar bisa menyediakan sekitar 600 ribu ton beras.

Jika Kementerian Pertanian abai, maka Perum Bulog terpaksa impor beras. Tenggak waktu ini dinilai penting oleh Buwas karena proses impor beras itu tidak bisa mendadak. Setiap negara produsen beras memiliki kebijakannya masing-masing sehingga perlu proses yang panjang.

“Itu kan November janji tadi 6 hari, ya sudah begitu. Kalau besok 6 hari tidak ada supply (beras) 600 ton, saya tidak mau main-main soal pangan, Bulog tidak ada kapasitas cari untung,” kata Budi Waseso saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11/2022).

Dia menjelaskan, memang Perum Bulog ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyediakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1 – 1,2 juta ton beras hingga akhir 2022. Namun tercatat hingga 22 November 2022, CBP semakin menipis yakni hanya tinggal 426.573 ton.

Sebelumnya, kata Budi Waseso, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjanjikan akan membantu Perum Bulog untuk mencapai target tersebut. Namun, nyatanya pihak Kementan hanya mampu menyediakan 44.000 ton beras untuk diserap Bulog.

“Memang tidak tercapai, tidak ada barangnya bahkan pada saat itu di depan Pak Menko bahwa kurun waktu 1 minggu akan menyetor beras 500.000 ton untuk Bulog. Pak Wandi kan pada saat itu,” ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Harga Komersil

Budi menegaskan, perum Bulog justru siap untuk menyerap stok beras dari Kementan. Bahkan Bulog menyanggupi untuk membeli harga beras dari Kementan dengan harga komersil Rp 10.200 per kilogram, bukan lagi sesuai dengan harga CBP Rp 8.300.

Di sisi lain, pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran untuk membeli stok beras dari Kementan, meskipun anggaran tersebut hasil dari mengutang.

“Waktu itu di dalam forum Rakortas sudah disepakati dan kami siapkan. Bahkan kami siap untuk membelinya bahkan 1 juta pun. Kami siapkan anggarannya walaupun anggarannya ngutang tapi itulah kesimpulan bahwa Bulog siap untuk menyerap dari dalam negeri,” ungkapnya.

Begitupun jika nanti Bulog terpaksa harus impor beras, terkait anggaran tidak menjadi masalah. Karena Bulog telah menyiapkan dana pinjaman dari bank untuk memenuhi CBP hingga akhir tahun ini.

“Sebenarnya kalau anggaran tidak ada masalah karena bagaimanapun Bulog membelinya dengan pinjaman bank, bunga komersial. Yang kita serap dengan istilah komersial. Ini kita gunakan untuk membanjiri pasar,” ujarnya.

Begitu Bulog membeli beras impor, maka beras tersebut akan membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah, sehingga mampu menekan inflasi dan harga beras menjadi stabil.

“Kita banjirkan (beras impor) langsung ke pasar dengan harga yang lebih murah. Kita intervensi pasar supaya harganya turun atau stabil. Masyarakat konsumen juga mendapatkan beras yang murah. Tujuannya, kita untuk menekan inflasi,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Pantau Perkembangan

 

Namun yang jelas, Bulog masih akan memantau perkembangan dari Kementan. Jika Kementan hingga akhir November tidak kunjung menyediakan stok beras untuk diserap Bulog, maka otomatis akan dilakukan impor.

Sejauh ini, perum Bulog pun sudah mulai menghubungi negara pengekspor beras. Namun, negara-negara pengekspor tidak bisa menunggu lama, karena mereka juga mengekspor beras ke negara lain. Intinya siapa cepat dia dapat.

“Yang jelas target kita, sampai Desember ini, harus terpenuhi 1 juta ton minimal stok. Ini yang Kementan mau supply. Tapi, saya sudah menghubungi beberapa negara yang dia kesiapannya, tapi dia harus cepat. Kenapa? Karena tadi masalah angkutannya, kontainer, atau situasi harga,” jelasnya.

Demikian, jika ternyata Kementan tidak mampu memasok Bulog, dan Bulog terlambat mengajukan impor beras ke negara pengekspor. Tentu ini menjadi masalah bagi Indonesia, karena stok beras dalam negeri terancam.

“Itu juga berbahaya karena di beberapa negara ini, juga sudah ada ketentuan-ketentuan kalau dia melarang berasnya diekspor. Ini kan kerawanan juga. Kalau ini ternyata di dalam negeri tidak terpenuhi untuk stok, terus dari mana kalau semua negara, karena terlambat impor,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.