Nasib Tenaga Honorer, Diangkat Jadi ASN atau Dihentikan Seluruhnya?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengatakan jika keberadaan honorer ASN menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penanganan penataan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer di Tanah Air. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN.

"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," urai Menteri Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11/2022).

Dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.

"Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan," beber Anas.

Alternatif solusi pertama, papar Anas, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar.

Selain itu tentu ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. "Ada yg sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat," ujarnya.

Solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Namun, opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.

"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," lanjutnya.

Ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan.

"Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap," tutur mantan kepala LKPP tersebut.

“Tiga opsi ini sudah dipetakan detil, plus-minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,” tandas Anas.

Lurah Jelambar Agung Triatmojo, belum bisa dikonfirmasi. Sementara, sejumlah pekerja honorer yang ada memilih bungkam.

2 dari 3 halaman

Menteri Azwar Anas: Banyak Praktik KKN di Rekrutmen Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam Upacara Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Kementerian Perhubungan, di Kawasan Monas, Selasa (25/19/2022).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkap kalau perekrutan tenaga honorer banyak dilakukan secara asal-asalan. Padahal, di beberapa kondisi tertentu, tenaga honorer dibutuhkan untuk memberikan pelayanan.

Kenyataan ini menjadi dilema yang dihadapi oleh pemerintah. Di satu sisi, peran honorer penting untuk menyentuh langsung masyarakat. Namun di sisi lain, perekrutan dilakukan tak sesuai dengan prosedur dan membengkak jumlahnya.

"Di satu sisi honorer punya peran penting untuk menyambung pelayanan publik, yang kalau itu tidak ada, banyak terganggu (pelayanan) di daerah-daerah," kata dia dalam Upacara Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Kementerian Perhubungan, di Kawasan Monas, Selasa (25/19/2022).

"Tetapi juga tidak sedikit non-ASN atau honorer ini yang direkrut secara serampangan karena KKN dan karena faktor-faktor yang lain," tambahnya.

Dia mengatakan, adanya perekrutan yang tak sesuai prosedur bisa berimbas kepada banyak hal. Dilema ini yang kini sedang dihadapinya dan berharap bisa segera tuntas.

"Sehingga di satu sisi kita ingin mendapatkan fresh graduate yang hebat, tapi di sisi lain kita harus menuntaskan honorer-honorer yang ada dibdepan kita," ungkapnya.

Hal ini membawanya pada dilema soal target untuk menyediakan birokrasi yang berkelas dunia, dengan memiliki kapasitas dan kemampuan teknologi yang baik. Namun, jumlah tenaga honorer yang terlampau banyak.

3 dari 3 halaman

Meningkat 5 kali Lipat

Dalam data, terjadi penambahan tenaga honorer sekitar 5 kali lipat selama 2 tahun. Yakni, pada 2018 tercatat sebanyak 400 ribu tenaga honorer, sementara data terbaru menunjukkan hampir sekitar 2 juta tenaga honorer yang tercatat.

"2018 tersisa 400 orang, tapi kemarin kita lakukan pendataan kembali, yang dimana satker-satker (satuan kerja) mengirim nama ke Kementerian PAN-RB, ternyata jumlahnya hampir 2 juta orang. 400 ribu naik menjadi 2 juta orang, padahal mestinya sudah tidak ada," ujarnya

"Tentu ini ada tantangan-tantangan yang mesti kita bereskan bersama-sama," pungkas Azwar Anas.

INFOGRAFIS JOURNAL_Penghapusan Tenaga Honorer Rugikan Negara? — INFOGRAFIS JOURNAL_Penghapusan Tenaga Honorer Rugikan Negara ? (Liputan6.com/Abdillah)

ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
Kementerian PANRB
Organisasi
Kementerian PANRB merupakan singkatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PANRB
Azwar Anas
Politisi
Presiden RI Joko Widodo melantik Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Istana Negara Jakarta.
Lihat Selengkapnya
Azwar Anas
Tenaga Honorer
Honorer