Akui Ancaman Resesi 2023, Mantan PM Selandia Baru Helen Clark: Kita Dalam Masa yang Sulit

Ilustrasi resesi, ekonomi. (Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark mengakui bahwa ekonomi global sedang dalam masa sulit, ketika ancaman resesi tahun 2023 mendatang terus membayangi berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa.

"Kita dalam masa yang sulit, dan masih ada sejumlah negara yang kewalahan dengan dampak Covid-19 pada ekonomi mereka," kata Helen Clark kepada Liputan6.com di Nusa Dua, Bali pada 9 November 2022.

"Di negara saya, seperti di negara-negara lainnya, kita terus mencari jalan seperti memperluas pinjaman untuk mendukung bisnis dan masyarakat selama pandemi," sambungnya.

Selain itu, Helen Clark juga mengungkapkan bahwa ekonomi global dikhawatirkan berada dalam posisi terburuk daripada sebelum pandemi Covid-19.

"Jadi akan ada tantangan dalam menempatkan prioritas besar pada anggaran, menghitung setiap sen dan mencari langkah apa yang paling penting," jelasnya.

"Yang akan saya katakan adalah, bahwa penting bagi tiap negara untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan," Helen Clark menambahkan.

Namun, Helen Clark memperingatkan bahwa negara-negara di dunia juga perlu berhati-hati dalam menyusun anggaran mereka, salah satunya terkait subsidi BBM.

"(Subsidi BBM) memang merupakan cara yang cukup ampuh untuk meredakan (resesi), terutama dalam melindungi masyarakat rentan. Namun juga kritis untuk terus memperhatikan setiap anggaran yang dikeluarkan," paparnya.

"(Itulah tantangannya), Anda harus memastikan kesehjahteraan masyarakat tetapi juga memastikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan terus berjalan (di tengah ancaman resesi)," katanya.

Resesi ekonomi akhirnya sampai juga di Indonesia, tepatnya pada kuartal ketiga tahun ini. Masuknya Indonesia ke zona resesi tidak lain merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyerang nyaris seluruh negara di dunia. Lalu, apa tips terbaik untuk ...

2 dari 3 halaman

Jokowi Minta ASEAN Plus Three Bersiap Hadapi Krisis Pangan hingga Resesi Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia ke-2 yang digelar di Shoka Hotel, Phnom Penh, Sabtu (12/11/2022). (Dok ekon.go.id)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam KTT ASEAN Plus Three (APT) yang digelar pada Sabtu (12/11/2022). Ini Adalah hari keempat kunjungan kerja Menko Airlangga dan Presiden Jokowi di Phnom Penh, Kamboja.

Lebih lanjut, KTT ASEAN Plus Three merupakan pertemuan antara pemimpin ASEAN ditambah dengan pemimpin RRT, Jepang, dan Republik Korea. Kerja sama APT sendiri telah dimulai sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 dan saat ini menjadi jangkar resilensi ekonomi di kawasan.

"APT-lah yang menyelamatkan kita dari krisis keuangan global 2008. Solidaritas dan kerja sama yang membuat ekonomi kawasan mampu bertahan. Sekarang kita kembali diuji dengan krisis global yang lebih dahsyat. Saya sangat percaya dengan spirit yang sama kita mampu menghadapi krisis saat ini,” ucap Presiden Joko Widodo dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/11/2022).

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan setidaknya tiga fokus utama yang harus disiapkan oleh APT yakni terkait dengan penanganan krisis pangan, resesi ekonomi, serta stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.

"Pertama, krisis pangan harus dihindari, mekanisme ketahanan pangan kawasan harus diperkuat, dan cadangan beras darurat APT harus ditingkatkan," jelas Presiden Joko Widodo.

3 dari 3 halaman

Pentingnya Terus Bersinergi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menghadiri KTT Asia Timur (EAS) ke-17 pada Minggu (13/11) di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut. (Sumber: ekon.go.id)

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo menyampaikan langkah-langkah untuk penguatan mekanisme ketahanan pangan selain peningkatan cadangan beras darurat APT yakni terkait dengan teknologi produksi beras berkelanjutan yang mutlak diperlukan serta keharusan integrasi kapasitas produksi dengan sistem logistik anggota APT untuk mengamankan rantai pasok dan stabilisasi harga beras.

Dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebelumnya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa isu ketahanan pangan juga akan diangkat menjadi salah satu prioritas ekonomi pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis pangan.

Terkait dengan langkah antisipasi resesi ekonomi di kawasan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa berbagai perangkat finansial anggota APT harus dijalankan dengan saling bersinergi, khususnya melalui Chiang Mai Initiative Multilateralisation.

Juga ditekankan mengenai pentingnya penguatan infrastruktur keuangan nasional melalui koordinasi yang erat antar lembaga keuangan dan bank sentral, peningkatan mobilisasi sumber daya domestik, dan kecermatan menjaga inflasi.

"Ketika ancaman krisis finansial, sinergi ini memungkinkan kita untuk peroleh early warning dan dukungan likuiditas," jelas Presiden Joko Widodo.