Pamer IKN Nusantara ke CEO Dunia, LPS Siapkan Investasi Rp 3,8 Triliun

Kemudian, sebagai bagian tidak terpisahkan dari isu sustainability, dalam forum ini juga dibahas tentang konsep, peluang, dan tantangan atas pembangunan IKN sebagai sebuah green and smart city.

Selanjutnya, Purbaya menyatakan, secara umum penyelenggaraan LPS-Bloomberg CEO Forum ini merupakan bentuk dukungan LPS untuk turut menyukseskan gelaran akbar KTT G20 Presidensi Indonesia. Utamanya, berbagai topik yang diangkat dalam forum ini juga telah sesuai dengan agenda prioritas pemerintah dalam KTT G20 kali ini yakni tentang isu kesehatan dan isu sustainability.

“Melalui penyelenggaraan Bloomberg CEO Forum ini kami berharap akan ada dialog-dialog lanjutan yang lebih intens, tidak hanya perlombaan pidato saja, hingga sampai pada inisiatif-inisiatif nyata atas berbagai isu yang dibahas hari ini,” pungkas Purbaya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara). Salah satu alasan utamanya, karena permukaan tanah terus menurun dan adanya kenaikan permukaan air laut, menyebabkan Jakarta semakin berisiko terkena bencana banjir dan berpotensi tenggelam.

Kendati begitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah pusat tidak akan begitu saja menelantarkan Jakarta, ketika ibukota negara berpindah ke Ibu Kota Nusantara.

"Saya kira walaupun ibukota pindah ke Kalimantan, bukan berarti Jakarta dibiarkan. Jakarta tetap dibangun," tegas Menteri Basuki dalam sesi konferensi pers di sela-sela G20 Special Event, HELP, Water & Disasters di Conrad Hotel, Bali, Jumat (11/10/2022).

Sebagai contoh, Basuki memaparkan, pembangunan Bendungan Karian akan memasok air minum ke wilayah barat Jakarta hingga Tangerang. Sementara di sisi timur, pasokan air nantinya bakal disuplai oleh SPAM Jatiluhur-Juqnda, yang kini sedang underconstruction.

Namun, proyek-proyek tersebut tetap butuh dukungan dari Pemprov DKI dan warga Jakarta. Pasalnya, maraknya penggunaan air tanah berpotensi membuat sekitar 28,08 persen wilayah pesisir utara Jakarta berada di bawah permukaan air laut pada 2035 mendatang.

"Kalau itu semua (proyek penanganan air) sudah jadi, 2030 paling tidak bisa kita penuhi, Pemerintah Jakarta harus bisa mendeklarasikan stop air tanah," seru Menteri Basuki.

Di sisi lain, Menteri Basuki dan Kementerian PUPR pun memberikan dukungan terhadap komitmen pelanjutan proyek normalisasi Sungai Ciliwung oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Kita bangun Jakarta, normalisasi oleh pak Pj Gubernur akan diteruskan. Terowongan sudah hampir selesai. Bendungan sudah hampir selesai, Monas akan dihijaukan, Manggarai akan dibikin stasiun yang besar," tuturnya.

"Jadi untuk pembangunan Jakarta untuk kegiatan ekonominya. Jadi bukan berarti Jakarta ditinggalkan, enggak. Saya kira itu terus dibangun seperti kota-kota lainnya," pungkas Menteri Basuki Hadimuljono.

Pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi kota netral karbon pada 2045.

Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Paris Agreement.

"Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2022).

Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.

Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.

Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.

"Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris," ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.