Sukses

Ibu Kota Nusantara Selamatkan Jakarta dari Bencana Air

IKN Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur turut dilindungi oleh area hutan hujan tropis yang berada di sekitaran wilayahnya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjabarkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencana pembangunan IKN Nusantara ini diungkapkannya dalam G20 Special Event, HELP Water & Disasters di Conrad Hotel, Bali, Jumat (11/10/2022).

Menurut proyeksi Pemerintah Indonesia, perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju IKN Nusantara juga akan bantu menyelamatkan sejumlah pulau dan wilayah dari ancaman bencana air.

"Perpindahan ibu kota negara diinisiasi oleh pembangunan tak terkontrol di Jakarta. Kita telah mencoba sekuat tenaga untuk menangani perkembangan massif area industri, dimana progres untuk ini cenderung lambat," kata Menteri Basuki.

Berdasarkan hasil kajian terakhir, wilayah pesisir Jakarta diprediksi bakal terendam dan berada di bawah level permukaan air sekitar 28,08 persen pada 2035. Itu berdampak terhadap penurunan muka tanah hingga mencapai 10 cm per tahun, sekaligus kenaikan permukaan air laut.

Sementara di IKN Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur turut dilindungi oleh area hutan hujan tropis yang berada di sekitaran wilayahnya. Plus, pembangunannya pun akan mengedepankan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan.

"Di sisi lain, IKN Nusantara berlokasi di dataran tinggi, dan punya risiko rendah untuk terdampak bencana seperti gempa bumi," sebut Menteri Basuki.

Keuntungan lain, Kalimantan masih jadi pulau dengan level ketersediaan air paling melimpah di Indonesia. Itu berkebalikan dengan Pulau Jawa dan Bali, dengan tingkat krisis ketersediaan air terrendah di Nusantara.

"Membangun Ibu Kota Nusantara di Kalimantan berarti mengelola krisis ketersediaan air di pulau-pulau tertentu," ujar Menteri Basuki.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

IKN Jadi Kota Netral Karbon Pertama di Indonesia pada 2045

Pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi kota netral karbon pada 2045.

Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Paris Agreement.

"Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2022).

Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.

Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.

Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.

"Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris," ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.

 

3 dari 3 halaman

166 Ribu Hektar Kawasan Hutan

Lebih jauh, kajian ini mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166 ribu ha kawasan hutan IKN.

Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).

Selain itu, kajian ini juga mencatat pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80 persen energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80 persen penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.