368 PNS Bisa Huni Rusun ASN di Kalsel Senilai Rp 71,2 Miliar

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H Hujurat, mengatakan hampir semua unit di Rusun ini sudah terisi oleh ASN dari Ditjen Perumahan, Ditjen Cipta Karya, Balai Teknik Rawa dan BP2JK Wilayah Kalsel.

Berdasarkan data milik Direktorat Jenderal Perumahan, pembangunan Rusun ASN dilaksanakan di Jalan Mistar Cokrro Kusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kalimantan Selatan.

"Total biaya pembangunan Rusun sekitar Rp 71,2 miliar. Kontaktor pelaksana PT Citra Prasasti Konsorindo KSO PT Cipta Vera Mandiri dan manajemen konsultan PT Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan," terangnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mulai melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Papua.

Rusun tersebut dibangun setinggi tiga lantai dengan 44 hunian tipe 36, lengkap dengan meubalair. Alokasi anggaran pembangunan Rusun PNS Kemenkeu di Papua senilai Rp 25,5 miliar

"Kami terus mendorong pembangunan Rusun untuk para PNS. Adanya Rusun ini bisa mendorong semangat serta kinerja para abdi negara dalam melayani masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/11/2021).

Khalawi menerangkan, pembangunan Rusun ASN Kementerian Keuangan di Papua ini direncanakan dibangun pada Tahun Anggaran 2022 mendatang. Adapun spesifikasi Rusun ini dibangun satu tower setinggi tiga lantai dengan unit hunian tipe 36.

Jumlah huniannya terdiri dari 44 Unit dengan total kapasitas daya tampung sebanyak 176 orang. Selain bantuan berupa pembangunan fisik bangunan beserta utilitasnya, Kementerian PUPR juga akan memberikan fasilitas pendukung bangunan berupa meubelair yang terdiri dari tempat tidur susun dan lemari pakaian dan meja kursi makan.

Rusun tersebut nantinya akan dilengkapi dengan penyambungan listrik dan sarana air bersih serta Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sehingga bangunan ini siap untuk dimanfaatkan.

"Pembangunan Rusun ini dibiayai dana APBN tahun anggaran 2022 melalui DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua senilai Rp 25,5 miliar," terang Khalawi.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, pemenuhan hak dasar rakyat terhadap tempat tinggal dituangkan dalam UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk f.ondasi bangsa yang kokoh.

"Pemerintah memiliki kewajiban yang mutlak dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang diwujudkan melalui Program Sejuta Rumah. Kami juga berharap dengan pembangunan Rusun PNS Kementerian Keuangan Papua ini dapat meningkatkan kualitas berhuni dan mendorong peningkatan kinerja para ASN dalam memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun Indonesia maju," tuturnya.