Harga Batubara Acuan Indonesia Amblas Jadi USD 308,2 per Ton

Terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu, supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh season (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal.

Sementara untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

HBA sendiri merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8%, dan Ash 15%.

Nantinya, harga ini akan digunakan secara langsung dalam jual beli komoditas batubara (spot) selama satu bulan pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Veseel).

Sejumlah bank di Indonesia bahkan di dunia masih terus memberikan kucuran kredit atau pembiayaan kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan baku batu bara. Padahal banyak pihak meminta bank tidak mendanai PLTU demi menjaga bumi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pun menjelaskan alasan dari bank ini. Salah satunya adalah rate of return atau laju pengembalian dana pinjaman yang masih tinggi.

"Imbal hasilnya masih tinggi ya dibandingkan rata-rata pasar," ujar Bhima kepada wartawan, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Selain itu, sebagian besar PLTU dianggap bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Padahal hal tersebut merupakan persepsi yang salah karena memang sebagian besar PLTU mendapat bantuan dari pemerintah sebagai penjaminnya. Termasuk PLN di Indonesia.

"Dan ini persepsi yang salah yang perlu kita luruskan, dianggapnya PLN tidak pernah bangkrut. Jadi selalu ada APBN yang akan membackup," terang Bhima.

"Tapi kita lihatlah bagaimana subsidi negara yang kemudian keluar, PLN tiap tahunnya keluar, bahkan pas Covid-19 kemarin pengeluaran untuk membantu PLN juga tidak kecil.Kemudian, proyek yang dikerjakan pemerintah saja yang sifatnya jelas komersil bukan subsidi seperti kereta cepat - jakarta bandung misalnya," lanjut dia.

Padahal ini ini sebenarnya sangat berbahaya. Ia pun menjelaskan saat PLN mengalami krisis energi di awal tahun ini. Pemerintah pun kemudian turun tangan dengan pelarangan ekspor batu bara.

Sejauh ini banyak juga bank yang berkilah telah membiayaan proyek PLTU baru bara. Mereka mengatakan bahwa pembiayaan bukan ke proyek tetapi ke perusahaan.

"Kita nggak membiayai kok soal PLTU, kita membiayai korporasinya karena di dalam korporasi itu ada banyak sekali unit bisnis yang salah satu diantaranya pembangkit listrik berbahan fosil. Itu salah satu trik mereka sehingga mereka terkesan sebenarnya maju kepada energi bersih, karena mereka tidak membiayai secara spesifik perusahaan batu bara," tandas dia.