Bansos Masih Mengucur Tahun Depan, Senjata Sri Mulyani Tangkis PHK Massal

FOTO: Presiden Jokowi Serahkan Bansos untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Daya Beli Masyarakat — Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat saat mengunjungi Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). “Kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun, jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Sehingga kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBP, dari pungutan ekspor akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya,” tutur Jokowi. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal maraknya gelombang PHK massal di berbagai sektor. Mengatasi hal ini, dirinya tengah mengkaji pemberian stimulus berupa bantuan sosial (bansos) yang berasal dari alokasi APBN 2022.

"APBN untuk tahun 2022 ini sudah memasuki bulan ke-11. Jadi kita akan menggunakan APBN eksisting 2022, terutama space yang ada, yaitu alokasi dari belanja negara yang diperkirakan akan mengalami kenaikan cukup pesat pada dua bulan terakhir," kata Sri Mulyani, Kamis (3/11/2022).

Menurut dia, support dari APBN bakal meningkatkan kemampuan perekonomian untuk bisa menahan gejolak. Pemerontah terus menggunakan instrumen fiskal secara responsif, tapi tetap mengikuti siklus dari APBN-nya.

Sebagai contoh, Sri Mulyani menyebut dukungan APBN dalam memberikan bansos saat terjadi kenaikan harga minyak goreng, maupun dalam bentuk penyaluran subsidi tambahan upah bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Jadi diharapkan akan berikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita. Nanti kita akan lihat berapa masih banyak space yang akan diakselerasi dalam berbagai bantuan sosial," ungkapnya.

Sedangkan untuk pemberian stimulus sampai akhir 2022, Sang Bendahara Negara menyatakan, pemerintah bakal terus mengikuti momentum pemulihan ekonomi nasional.

Itu dilakukan bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga guna memulihkan kembali ekonomi nasional. Untuk sektor manufaktur, berbagai stimulus yang diberikan agar mereka pulih kembali juga terus ditingkatkan.

"Oleh karena itu, di dalam rangka kita menjaga momentum pemulihan, secara agregat, momentum belanja APBN sifatnya sangat kuat. Secara pusat saja ada 40 persen dari alokasi anggaran yang dieksekusi pada kuartal terakhir ini. Dan, itu berarti akan menambah agregat demand yang sangat signifikan," tuturnya.

"Demikian juga langkah-langkah yang sifatnya spesifik seperti menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan sosial akan terus dieksekusi," pungkas Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

2 dari 3 halaman

Serikat Pekerja: Resesi Global Jangan Jadi Alat untuk Memiskinkan Buruh

Aksi Buruh Geruduk Balai Kota Jakarta — Sejumlah buruh saat melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Pada aksi tersebut massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, berlakukan UMSK 2021 dan mencabut UU Omnibus Law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta para pengusaha tidak memanfaatkan isu resesi global untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dapat memiskinkan buruh di Indonesia. Upaya itu diantaranya seperti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tidak membayar hak-hak pekerja sebagaimana mestinya.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, menduga, isu resesi ekonomi dunia akan dijadikan modus oleh Pemerintah dan pengusaha untuk memudahkan terjadinya PHK sepihak dengan menggunakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, dengan alasan menghindari terjadinya kerugian dan tidak membayarkan pesangon.

“Modus lanjutannya adalah setelah melakukan PHK massal dan sepihak, pengusaha kemudian merekrut pekerja baru atau mempekerjakan kembali pekerja yang telah di-PHK, namun dengan status kontrak bulanan ataupun outsourcing,” kata Mirah dalam keterangannya, Rabu (2/11/2022).

Mirah Sumirat mengingatkan kepada masyarakat khususnya kaum buruh, untuk mewaspadai opini yang saat ini sedang dibangun oleh kelompok pengusaha dan Pemerintah, yang mengatakan adanya ancaman terjadinya PHK massal akibat resesi ekonomi dunia.

“Itu hanya opini yang dibangun untuk menakut-nakuti masyarakat agar buruh "nrimo" ketika di-PHK sepihak, ketika dirumahkan tanpa upah, ketika hak pesangonnya tidak dibayar, ketika dieksploitasi sebagai pekerja kontrak dan outsourcing,” ujaenya.

Mirah Sumirat mengutip pernyataan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla yang menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait ancaman resesi ekonomi global pada 2023.

Penegasan Jusuf Kalla, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya. Sehingga, Indonesia mampu menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Beda Indonesia dengan negara lain yang tidak punya energi.

3 dari 3 halaman

Indonesia Tak Akan Resesi

Puluhan Nisan di Tengah Peringatan Hari Buruh — Puluhan nisan berjejer rapi di sekitar area Monas, Jakarta, pada Hari Buruh Internasional, Sabtu (1/5/2021). Nisan hitam itu dihiasi tulisan yang mewakili perasaan para buruh, Antara lain RIP PHK Murah, Bebasnya Outsourcing, RIP Cuti Hamil, RIP Satuan Upah-Perjam. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mirah juga menyatakan Indonesia tidak akan terdampak resesi ekonomi dunia karena memiliki ketahanan pangan dan ketahanan energi yang sangat baik.

Isu resesi ekonomi dunia juga diduga akan dijadikan alasan pembenaran untuk melanggengkan politik upah murah di Indonesia. Pemerintah dan pengusaha secara bersama-sama akan terus menekan upah buruh di Indonesia.

“Hal ini mengingat pada bulan November 2022, Pemerintah sudah harus memutuskan besaran kenaikan upah minimum untuk tahun 2023,” ungkap Mirah Sumirat.

Infografis Ancaman Gelombang PHK Massal Akibat Corona. (Liputan6.com/Trieyasni)

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
PHK
Tokoh
PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja, itu berarti seorang karyawan sudah diputuskan hubungan kerja dari perusahaan.
Lihat Selengkapnya
PHK
PHK Massal