Sukses

KemenkopUKM Bidik 5,8 Juta UMKM Masuk Platform Digital di 2024

Kementerian koperasi dan UKM menargetkan 5,8 juta UMKM bisa onboarding ke ekosistem digital di tahun 2024. Hal ini sebagai lanjutan untuk mencapai target 30 juta UMKM go digital.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian koperasi dan UKM menargetkan 5,8 juta UMKM bisa onboarding ke ekosistem digital di tahun 2024. Hal ini sebagai lanjutan untuk mencapai target 30 juta UMKM go digital.

"Lanjutan dari transformasi digital UMKM. Kita punya target 30 juta UMKM kita onboarding di tahun 2024, dan hari ini data idEA 20,5 juta sudah terhubung," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat Konferensi Pers terkait Update Transformasi Digital Koperasi dan UMKM, Selasa (1/11/2022).

Oleh karena itu, KemenkopUKM melakukan Rapat Koordinasi lanjutan transformasi digital KUMKM untuk membahas beberapa hal yang krusial. Pertama, program transformasi digital ini akan melibatkan sekitar 20 kementerian dan lebih dari 40 lembaga dan juga daerah, termasuk para pelaku platform digital dari industri.

Program transformasi digital UMKM dari Kementerian / Lembaga/Daerah di fokuskan kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan 3 level transformasi digital UMKM

"Jadi, daerah kita targetkan Tahun 2023 itu 2,4 juta dan di 2024 sebanyak 3,4 juta karena daerah ini kan paling banyak UMKM nya. Kemudian kementerian dan lembaga di 2023 sebanyak 1,6 juta lalu tadi 2024 sebanyak 2,4 juta," ujar Teten.

Dalam prosesnya, pelaksanaan program dari Kementerian / Lembaga / Daerah dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital , dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital dan fokus wilayah.

"Kita berharap nanti di pelaksanaan dari program ini semua dilaporkan, dikomunikasikan sehingga kita akan memiliki data by name by address seluruh UMKM yang sudah onboarding ke platform digital," ujarnya.

Selain itu, juga akan dilakukan Pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital antara KemenKopUKM dengan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai upaya monitoring pemanfaatanteknologi digital oleh UMKM.

"Kita juga ada pilot project untuk mengintegrasikan sistem monitoring nya. Jadi selama ini kan tidak termonitor, sekarang ini kami sudah membentuk PMO untuk melakukan sistem monitoring UMKM yang sudah onboarding dari seluruh Kementerian lembaga dan juga dari platform itu sendiri, dan daerah," ungkap Teten.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Sistem Informasi Data Tunggal

Lanjut Menteri Teten, secara bersamaan pihaknya juga sedang mengadakan Program untuk sistem informasi data tunggal yang nanti akan diintegrasikan dengan Kementerian/lembaga terkait, seperti Bappenas akan membantu pendataan perencanaan danmonitoring melalui emonev terkait transformasi digital KUMKM tahun 2023.

Kemudian, KKP memiliki data KUSUKA dan akan integrasi data dengan KemenKopUKM. Ada Grab, Tokopedia, gojek, lazada, dukcapil siap membantu integrasi data dengan variable data sesuai permintaanKemenKopUKM .

Dalam integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital, Standarisasi kualitas data atau primary data memakai variable data dari Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT).

"Kita harapkan di minggu 4 November tahun ini, semua KL daerah itu sudah meng-update ke kita, karena ini penting UMKM yang sudah terhubung ke platform digital itu penting untuk terus kita berdayakan, bagaimana mereka memperluas market-nya dan itu mungkin akan banyak dibantu oleh teman-teman di platform itu sendiri," ujarnya.

MenkopUKM berharap minggu ke 3 bulan Desember 2022 kita semua dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap Kementerian / Lembaga / Daerah danplatform digital; serta Proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.

3 dari 4 halaman

30 Juta UMKM Ditargetkan Go Digital 2024, tapi Sekarang Baru 24 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pada tahun 2024 para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 30 juta untuk go digital.

Kendati begitu hingga saat ini, masih 24 persen dari total pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital dengan berjualan di berbagai platform e-commerce. Padahal berdasarkan laporan Google, Temasek dan Bain, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi digital senilai USD 124 miliar di tahun 2025.

“Kita harus sambut baik potensi ini, karena angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi digital tertinggi di kawasan regional dan merupakan peluang besar bagi sektor UMKM untuk melakukan transformasi digital, mengisi marketplace, dan menjadi bagian dari rantai pasok global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanti dalam keterangan resmi, Sabtu (29/10).

Airlangga menjelaskan digitalisasi bagi UMKM akan memudahkan dalam melakukan sinergi dengan berbagai produk jasa keuangan, utamanya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini sudah banyak bank umum yang mengembangkan digital banking agar dapat menyasar pasar yang lebih luas. Sektor UMKM dapat memanfaatkan platform tersebut sebagai bentuk implementasi digitalisasi keuangan.

“Pemerintah mendorong akselerasi adopsi teknologi digital oleh UMKM agar UMKM tetap produktif dan dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dukungan tersebut melalui program Kakak Asuh, UMKM e-catalog, dan program Bangga Buatan Indonesia,” tutur dia.

Berdasarkan survei dari CORE, sebanyak 70 persen pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30 persen dengan tergabung dalam ekosistem digital.

4 dari 4 halaman

Indeks Bisnis UMKM Naik

Sementara menurut Survei Aktivitas Bisnis UMKM yang dilakukan oleh Bank BRI, indeks bisnis UMKM mengalami kenaikan dimana pada pada kuartal II-2022 mencapai angka 109,4 dan menunjukkan bahwa para pelaku UMKM berada di level optimis.

Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan UMKM melalui penyaluran KUR, Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, PPh Final tarif 0 persen UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit. Hingga akhir Juli 2022 penyaluran KUR telah terealisasi sebesar Rp 209 triliun atau setara 56 persen dari target tahun 2022 yang diberikan kepada 4,4 juta debitur.

“Dengan dukungan nyata dari dunia usaha seperti pelatihan yang dilakukan saat ini, kami yakin bahwa UMKM bisa pulih lebih cepat dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia,” tambahnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.