Tekan Kemiskinan Ekstrem, Kawasan Kumuh di 514 Kabupaten Kota Bakal Lenyap

FOTO: Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan di 2022 — Warga melakukan aktivitas di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Pemerintah akan memperluas penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, di mana 147 kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pesisir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali menekankan, kolaborasi penanganan kawasan kumuh jadi salah satu kunci mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Semangat hari habibat dunia dan hari kota dunia yaitu dengan membangun dan mengembangkan kawasan nol kumuh melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat," kata Menteri Basuki pada acara Puncak Peringatan HHD dan HKD 2022, Rabu (26/10/2022).

Dalam kolaborasi penataaan kawasan kumuh, beberapa penataan yang telah rampung diantaranya Kawasan Semanggi di Surakarta, Kawasan Kelayan Barat di Banjarmasin, Parit Nanan dengan konsep Eco Waterfront City di tepian Sungai Landak Pontianak, dan Kawasan Kampung Bugis di Tanjungpinang.

"Kolaborasi Pemda sangat penting dalam keberhasilan penataan kawasan kumuh. Karena meski diprogramkan oleh Kementerian PUPR, akan susah direalisasikan jika tidak ada ide dan kerja sama dari Pemda. Kita bantu bangun infrastrukturnya, kemudian Pemda bersama Kementerian Sosial yang memberdayakan masyarakatnya," ujar Menteri Basuki.

Sejak 2021, program penanganan kawasan kumuh diintegrasikan dengan program penanganan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Sosial, BKKBN, BPS, Bappenas, Pemda, serta swasta.

"Pada tahun 2021 penanganan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten/kota prioritas. Kemudian dilanjutkan 212 kabupaten/kota pada 2022 hingga mencapai keseluruhan target 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024, agar tahun 2024 kita bisa mencapai target nol kumuh," jelas Menteri Basuki.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 3 halaman

Siap-Siap Tukin Dipangkas Jika Daerah Tak Bisa Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Capai 362 Ribu Jiw — Aktivitas anak-anak di kawasan perkampungan kumuh Semper, Cilincing, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta per September 2021 mencatat, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota mencapai 362 ribu jiwa. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan, yang didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.

Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan Reformasi Birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.

"Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kita bikin Reformasi Birokrasi Tematik kemiskinan. Kementerian PANRB akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10/2022).

Anas mengatakan, RB tematik penanggulangan kemiskinan akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

"Jadi reformasi birokrasi tematik ini framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah (bottleneck) tata kelola. Sehingga kita harapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif," kata Anas.

Dijelaskan Anas, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7 persen pada 2024, dan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.

"Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan. Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kita replikasikan ke daerah-daerah," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Tunjangan Kinerja

FOTO: Dampak Covid-19, Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat 1,11 Persen — Warga memancing dekat pemukiman penduduk di kawasan Pluit, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan jumlah penduduk miskin di Jakarta meningkat 1,11 persen akibat terdampak pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kementerian PANRB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan.

"Kita sedang siapkan, jadi nanti indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan. Nanti itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Yang daerahnya keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tentu tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya," imbuh Anas.

Menurut dia, kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi.

"Semua daerah pilot project menyiapkan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dengan seluruh pihak terkait. Tata kelola birokrasinya langsung menjebol hambatan dalam penanggulangan kemiskinan," paparnya.