Menko Airlangga: Plafon KUR 2023 Naik jadi Rp 470 Triliun

Oleh Arief Rahman Hakim pada 03 Okt 2022, 18:30 WIB
Diperbarui 03 Okt 2022, 18:30 WIB
Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Kadin Arsjad Rasjid dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022).
Perbesar
Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Kadin Arsjad Rasjid dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022). (Sumber: ekon.go.id)

Liputan6.com, Jakarta Pengentasan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah untuk dapat ditangani dengan lebih baik, salah satunya dengan melakukan pengembangan UMKM.

Sebagai primadona Pemerintah dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional, UMKM telah memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun.

Dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM dan salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.

“Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembiayaan melalui KUR dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp470 triliun, dan sesuai arahan Presiden porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada tahun 2024, sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4 persen,” ungkap Menko Airlangga.

Selain berbagai upaya pembedayaan UMKM tersebut, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah-langkah  untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar Pemerintah.

Untuk itu pada kesempatan yang sama, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Hal ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pensasaran program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022).
Perbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022).

Adapun sebagai program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan, pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas guna mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan Pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.

“Dengan sistem ini tentu Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi, untuk itu Pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin dan selanjutnya dapat mohon arahan lebih lanjut dari Presiden,” pungkas Menko Airlangga.

Presiden Joko Widodo yang hadir langsung pada kegiatan tersebut, memberikan arahan agar seluruh pihak baik Pemerintah maupun pihak swasta dapat berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan secara konkret seperti halnya dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar dapat dilakukan pendampingan terkait usaha komoditas masyarakat untuk mendorong perolehan hasil yang optimal melalui gerakan-gerakan kemitraan tersebut.

“Jika ini bisa berjalan, saya yakini bisa berefek kepada kemiskinan ekstrem yang akan bisa ditangani dengan cepat dan baik,” ujar Presiden Joko Widodo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.


Bantu UMKM Naik Kelas, Jokowi Luncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Jokowi meninjau sejumlah stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM agar naik kelas, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggelar acara dan forum diskusi “Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas” yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di SMESCO Indonesia, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Bagi KADIN Indonesia, UMKM memiliki peranan krusial dalam perekonomian Indonesia sehingga perlu dikuatkan, diberdayakan dan digandeng untuk semakin tumbuh dan mampu menembus pasar global. UMKM sendiri telah berkontribusi sebesar 61.97 persen dari total PDB nasional, atau setara dengan Rp 8.500 triliun pada tahun 2020.

Pemerintah sendiri terus mendorong pemberdayaan UMKM. Presiden Jokowi mencanangkan program Economic Empowerment sebagai gerakan nasional Indonesia untuk memperkuat perekonomian Indonesia di dalam banyaknya tantangan-tantangan global.

Tak hanya itu, mendiskusikan UMKM menjadi salah satu prioritas utama Presiden Jokowi bagi Indonesia dalam forum multilateral G20.

“Saat ini kondisi perekonomian dunia di posisi yang tidak baik-baik saja. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Pandemi memang sudah mereda, namun perekonomian dunia masih belum kembali normal. Kondisi akan lebih sulit dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang memantik krisis finansial, pangan, energi dan lainnya. Namun, kita percaya Indonesia mampu melewatinya. Ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II yang masih bisa tumbuh 5,4 persen,” jelas Presiden Jokowi saat meresmikan acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022).

Presiden juga meyakini, di kuartal-kuartal berikutnya perekonomian nasional akan terus tumbuh di atas angka yang ditargetkan. Kunci keberhasilannya, kata Presiden, adalah dengan berkolaborasi, kompak karena tantangan kita tidak mudah dan cukup berat.

Presiden Jokowi juga menekankan perlu adanya Indonesia Incorporated agar perusahaan yang besar, menengah, kecil bekerjasama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret.

“Pemerintah sulit mendampingi UMKM atau petani, yang bisa langsung mengawal adalah pihak swasta dan akan berhasil jika ada gerakan kemitraan seperti yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia,” tambah Jokowi.


Bantu Tangani Kemiskinan

Presiden Jokowi Menuntut UMKM untuk Lebih Kreatif Agar Dapat Meningkatkan Ekspor di Tengah Pandemi
Perbesar
Dalam kegiatan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020, Presiden Jokowi menuntut UMKM agar lebih kreatif dan menyesuaikan diri dengan dunia digital (Foto: BRI)

Presiden juga mengatakan kemitraan industri dengan UMKM akan berefek pada percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Selain itu, saya sekali lagi menekankan dan menegaskan, jangan sampai kita bisa memproduksi, tapi malah impor. Seperti misalnya di Buton, deposit aspal 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi. Tapi saat ini kita malah impor, setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini jangan terjadi, untuk produk apapun,” tegas Presiden Jokowi.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan acara bertema Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas ini adalah sebuah inisiasi KADIN Indonesia dalam mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun sektor swasta, dari perusahaan besar hingga UMKM, untuk mengeratkan kolaborasi demi menguatkanpertumbuhan tulang punggung ekonomi rakyat yakni UMKM.

“Inclusive closed loop ecosystem merupakan sebuah program kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia untuk UMKM hingga petani yang merupakan sebuah kolaborasi dan kerja sama antar multi-stakeholder, seperti pemerintah, sektor swasta, UMKM, atau stakeholder lainnya, sehingga dapat membangun ekosistem kemitraan yang terbuka, adil, dan berkelanjutan untuk memajukan ekonomi kerakyatan Indonesia,” ucap Arsjad.

Arsjad juga menambahkan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun UMKM melalui pendampingan budidaya dan akses pasar, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, KADIN Indonesia telah meluncurkan Wikiwirausaha sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM ke perusahaan besar secara digital sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan akan teknologi, pembiayaan, akses ekspor, dan lainnya.

Infografis IMF Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Baik
Perbesar
Infografis IMF Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Baik (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya