Sri Mulyani Sebut Krisis Iklim Jadi Tantangan Serius Usai Pandemi

Oleh Arief Rahman Hakim pada 03 Okt 2022, 16:10 WIB
Diperbarui 03 Okt 2022, 16:10 WIB
Menkeu raker dengan Banggar DPR
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkan, krisis iklim jadi ancaman serius pasca dunia melewati pandemi covid-19. Bahkan, ini bisa membuat tingkat pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat. Sebelumnya, ia sudah mewanti-wanti soal potensi terjadinya resesi di berbagai negara di dunia.

Artinya, tantangan ekonomi yang dihadapi ke depan sangat banyak. Pulih dari pandemi, ancaman resesi hingga ancaman krisis iklim atau climate change.

"Climate change adalah The Global Threat yang sangat serius. Kalau kita sekarang have the taste of how does it look, kalau negara dan dunia dihadapkan shock besar seperti pandemi, at least you heave initial taste of those global shock. Maka climate change is gonna be another shock," papar Sri Mulyani dalam Indonesia Economic Outlook Forum 2023, Senin (3/10/2022).

Ancaman nyata yang ada didepan mata, kata dia, adalah krisis pangan hingga krisis energi. Termasuk dampak dari adanya perang Rusia-Ukraina dimana berimbas pada melemahnya suplai di seluruh dunia.

Di sisi lain, ancaman kenaikan inflasi turut menyertai krisis tersebut. Dua hal ini, menurut bendahara negara itu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Tapi ini memberikan kosnekuensi yang luar biasa bagi negara-negara di dunia. Perang di Ukraina, menimbulkan disrupsi dari sisi pasokan, maka jika anda melihat agregat supply, its gonna be adanya suatu shock. Kalau itu tren, ya gak tren seperti ini (naik), dia bisa jatuh," ujarnya.

"Dan kalau pun dia jatuh, nanti slope-nya mungkin tidak sama dengan pre-covid, bisa jadi dia menjadi lebih landai, artinya kita mungkin tidak  bisa recover cepat," tambahnya.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Harga Komoditas Jadi Tantangan

Paripurna Pengesahan RUU APBN 2023
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara diproyeksikan akan mencapai Rp 2.463 triliun pada tahun 2023. Target tersebut dinilai optimis, karena pemerintah telah merencanakan jaring pengaman APBN.

"Untuk postur APBN 2023, pendapatan negara (ditargetkan) mencapai Rp 2.463 triliun," kata Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI: Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas RUU APBN TA 2023, Kamis (29/9/2022).

Menkeu menjelaskan, pada tahun ini salah satu tantangan yang terbesar adalah gejolak harga komoditas. Maka, Kementerian Keuangan akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, tata kelola PNBP akan dioptimalkan, peran PNBP sebagai instrumen regulatory akan diarahkan agar mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung dunia usaha.

"Bila dilihat pada harga komoditas target pendapatan negara tahun 2023 terlihat optimis. Oleh karena itu, pemerintah bahkan sebelum mulai tahun anggaran 2023 sudah terus merencanakan bagaimana jaring pengaman bagi APBN apabila harga komoditas menurun secara tajam akibat pelemahan ekonomi pada tahun 2023," ujarnya.

Bendahara negara ini menegaskan, pihaknya akan terus melaksanakan langkah-langkah pengamanan pendapatan negara, baik pajak, kepabeanan, cukai maupun PNBP.

"Berbagai langkah antisipatif di dalam mempersiapkan mekanisme untuk mengamankan tujuan pembangunan dan sekaligus mengamankan APBN tahun 2023 harus dan akan terus kita laksanakan," ujarnya.

 


Target Pertumbuhan Ekonomi 2023

FOTO: Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Perbesar
Pemandangan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada April 2022, dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen pada Oktober 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di kisaran 5,3 persen. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023 yang sudah disepakati oleh DPR RI.

"Upaya pemulihan ekonomi akan terus dilakukan, proyeksi ekonomi tahun 2023 yang diperkirakan mencapai 5,3 persen cukup realistis, meskipun kita melihat tantangan Global yang melemah sebagai downside risk," kata Sri Mulyanidalam Rapat Paripurna DPR RI: Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas RUU APBN TA 2023, Kamis (29/9/2022).

Adapun dalam Rapat tersebut, bendahara negara ini menyampaikan rincian UU APBN TA 2023, diantaranya inflasi dinaikkan dari semula 3,3 persen menjadi 3,6 persen.

"Kita harus melihat lebih kepada potensi volatilitas yang masih terjadi dan terutama disrupsi rantai pasok," ujarnya.

 


Diwaspadai

Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018
Perbesar
Suasana deretan gedung bertingkat dan rumah pemukiman warga terlihat dari gedung bertingkat di kawasan Jakarta, Jumat (29/9). Pemerintah meyakinkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen tetap realistis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selanjutnya, disepakati nilai tukar rupiah dari semula 14.750 per dolar AS menjadi 14.800 per dolar AS. 

Menurutnya, terkait nilai tukar rupiah ini harus terus diwaspadai dari sisi penguatan dollar index yang terjadi dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang masih akan masih berlangsung hingga semester 1 tahun 2023.

Lalu, ICP telah disepakati pada tingkat USD 90 per barel, dan seperti yang yang terlihat hanya dalam 12 bulan terakhir ICP Indonesia bisa melonjak dari USD 120 turun tajam ke level USD 80. Kata Menkeu, volatilitas ini harus dipertimbangkan dalam menjaga APBN tahun depan.

Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya