Target Penerimaan Negara Rp 2.463 Triliun di 2023 Sudah Hitung Gejolak Harga Komoditas

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023, menjadi UU APBN 2023.

Dalam UU APBN 2023 ini, Pendapatan negara ditargetkan Rp 2.463 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.021,2 triliun dimana penerimaan pajak mencapai Rp 1.718 triliun dan pendapatan kepabeanan cukai Rp 303,2 triliun, serta PNBP Rp 441,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penetapan target pendapatan negara pada 2023 sangat memperhitungkan faktor eksternal.

Menurut Sri Mulyani, target pendapatan negara pada tahun depan sejumlah Rp2.463 triliun. Jumlah tersebut dinilai relatif moderat mengingat harga komoditas pada 2023 diprediksi tidak setinggi tahun ini.

"Pemerintah harus membuat mekanisme untuk mengamankan pendapatan negara baik dari sisi pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak apabila gejolak komoditas menyebabkan harga komoditas tidak setinggi yang diasumsikan," katanya, dikutip dari Belasting.id, Jumat (30/9/2022).

Sri Mulyani memaparkan pada sisi belanja dalam APBN 2023 ditetapkan pagu sejumlah Rp3.061,2 triliun. Deretan belanja yang dilakukan pada tahun depan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Alokasi pagu belanja untuk keperluan pemilihan umum, pembangunan ibu kota negara Nusantara. Kemudian penyelesaian proyek infrastruktur strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian.

Menurutnya, faktor eksternal sangat memengaruhi proses pembahasan APBN 2023. Gejolak ekonomi mulai dari dampak konflik perang di Eropa, hingga harga energi yang meningkat menyebabkan inflasi meroket di banyak negara.

Oleh karena itu, penyusunan APBN 2023 juga untuk memenuhi kewajiban untuk kembali disiplin fiskal dengan tingkat defist anggaran kembali di bawah 3 persen. Pada tahun depan, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Dengan kenaikan suku bunga dan juga gejolak sektor keuangan serta nilai tukar, maka defisit yang lebih rendah memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian kita," papar Sri Mulyani.