Tekan Inflasi, Pemda Bakal Sebar Bansos Rp 3,4 Triliun

Oleh Liputan6.com pada 30 Sep 2022, 19:30 WIB
Diperbarui 30 Sep 2022, 19:30 WIB
Banner Infografis Kucuran Tambahan Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Pengalihan Subsidi BBM. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Banner Infografis Kucuran Tambahan Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Pengalihan Subsidi BBM. (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menyebut sebanyak 502 Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyampaikan rencana penyaluran program perlindungan sosial dalam rangka menekan tingkat inflasi di daerah. Tercatat mereka akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan sebesar Rp 3,4 triliun.

"Anggarannya Rp 3,4 triliun dari semua Pemda yang sudah melapor per 23 September sebanyak 502 Pemda," kata Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9).

Isa merincikan dari total dana bantuan sosial yang disiapkan tersebut sebanyak Rp 1,7 triliun atau 49,9 persen akan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat di daerah.

Kemudian sekitar Rp 600 miliar atau 18,5 persen untuk program penciptaan lapangan kerja seperti program padat karya atau program lain yang bisa menyerap tenaga kerja, menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

Lalu untuk subsidi transportasi sebesar Rp 300 miliar atau 9,5 persen. Isa mengatakan subsidi untuk sektor ini akan diberikan kepada sektor transportasi agar tidak menaikkan tarif angkutan. Sedangkan sisanya Rp 800 miliar untuk program perlindungan sosial lainnya.

"Kalau transportasi ini ke pengusaha transportasi biar tarifnya enggak mahal dan penikmatnya buat masyarakat juga," kata dia.

Terkait penerima bantuan sosial dan penyalurannya diserahkan ke masing-masing Pemda. Adapun terkait datanya, dia memperkirakan Pemda menggunakan basis data penerima bansos saat pandemi lalu.

"Penerima bansos ini bisa jadi penerima bansos pandemi," kata dia.

Sebagai informasi, Pemerintah telah meminta Pemda untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk menekan kenaikan inflasi. Pemda diminta mengalokasikan minimal 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk program tersebut.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Kabar Gembira, Bansos Sembako dan PKH Rp 18,4 Triliun Cair Senin 3 Oktober 2022

Jokowi dan Prabowo Bagikan Bansos di Maluku
Perbesar
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto membagikan bansos di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Pemerintah siap mencairkan bantuan sosial alias bansos sembako dan program keluarga harapan (PKH) dengan total nilai Rp 18,4 triliun mulai Senin, 3 Oktober 2022. Alokasi dana itu terdiri dari Rp 11,2 triliun untuk bansos sembako, dan Rp 7,2 triliun untuk program keluarga harapan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 45,12 triliun untuk menyalurkan bansos reguler sembako, dengan sasaran 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

Realisasi selama periode Januari-September 2022 sudah mencapai Rp 33,41 triliun, atau sekitar 74 persen dari anggaran Rp 45,12 triliun.

"Nanti untuk Oktober samapi Desember, Insya Allah Senin (3/10/2022) akan mulai didistribusikan untuk yang periode Oktober-Desember. Nilainya Rp 200 ribu per bulan," terang Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Sementara untuk PKH, pemerintah target menyalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dengan total anggaran di 2022 sebesar Rp 28,71 triliun.

"Realisasinya sampai ahir triwulan III 2022 sudah 74,3 persen dari anggaran satu tahun tadi. Kuartal IV akan mulai dibayarkan mulai Oktober," imbuh Isa.

Namun, ia menegaskan, besaran alokasi nilai per keluarga akan berbeda-beda. Itu didasarkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan.

Sebagai contoh, untuk komponen PKH bagi ibu hamil dalam satu keluarga penerima manfaat akan mendapat Rp 3 juta dalam setahun. Kemudian, untuk keluarga penerima manfaat yang memiliki anak yang duduk di bangku SD, berhak menerima Rp 900 ribu per tahun untuk satu keluarga.

Isa menuturkan, pemerintah juga bakal memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota lanjut usia (lansia) 60 tahun ke atas. Besarannya, Rp 2,4 juta per tahun.

"Ini adalah cara pemerintah untuk mengintervensi kemiskinan agar tidak terjadi kemiskinan turun temurun," pungkas Isa.


BLT Jokowi Dinilai Jawab Kegelisahan Masyarakat Akibat Kenaikan BBM

FOTO: Presiden Jokowi Serahkan Bansos untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Daya Beli Masyarakat
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat saat mengunjungi Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). Jokowi memastikan agar bantuan tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan pemerintah pusat sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebagai langkah efektif dalam menjawab kegelisahan masyarakat. Dengan penyaluran BLT tersebut, beban hidup masyarakat menjadi berkurang.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase, menyebut kenaikan BBM sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Namun berkat BLT yang dibagikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kegelisahan itu pun menemui solusinya.

“Bantuan ini dalam rangka menjawab kegelisahan masyarakat yang kita tahu bersama masyarakat berharap mendapat uluran tangan dari pemerintah,” kata Syam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sebab, strategi Presiden Jokowi tersebut dinilai cukup baik dan menyentuh persoalan dasar masyarakat.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergandengan tangan sehingga dampak kenaikan BBM tidak begitu dirasakan masyarakat, minimal ada keseimbangan. Kedua, niat Pak Presiden sudah bagus. Insya Allah masyarakat bisa menikmati program dari Pak Presiden,” paparnya.

Namun di sisi lain, Syam mengingatkan pemerintah daerah agar turut mengambil langkah strategis seperti yang dilakukan pemerintah pusat. Sektor UMKM dinilainya perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Presiden sudah berpikir bagaimana dengan program BLT, mana versi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (untuk mengatasi persoalan ini). Kita perbanyak anggaran untuk UMKM demi menstabilkan pasar yang ada sehingga UMKM bisa tumbuh dan perekonomian masyarakat tetap terjaga dengan baik,” tutur dia.


Penyaluran BLT BBM Capai 95 Persen

Jokowi membagikan bansos BLT BBM di Maluku
Perbesar
Presiden Jokowi membagikan bansos BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. (Foto: Sekretariat Presiden)

Presiden Jokowi mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada penerima manfaat sudah hampir selesai. Total sudah 19.700.000 penerima manfaat yang mendapat BLT BBM.

"Yang berkaitan dengan BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19.700.000 penerima manfaat. Artinya, sudah 95,9 persen, sudah hampir selesai," kata Jokowi saat menyerahkan Bantuan Sosial di Kantor Pos Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022)

Dia memastikan pemerintah akan terus membagikan BLT BBM kepada seluruh penerima manfaat. Jokowi optimistis penyaluran BLT BBM akan selesai pada akhir 2023.

"Sampai selesai. Akhir tahun pasti selesai. Insyaallah," ujar Jokowi.

Sementara itu, Jokowi menyampaikan bantuan subsidi upah (BSU) sudah tersalurkan kepada 7.077.000 pekerja. Menurut dia, penyaluran BSU berjalan denhan sangat baik.

"Sampai saat ini utk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya, sudah 48,3 persen yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik," jelas Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada masyarakat miskin dan rentan. Bansos BLT BBM merupakan bentuk kompensasi dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

BLT BBM disalurkan pemerintah kepada 20,65 juta KPM penerima. Mereka akan menerima dana sebesar Rp 150 ribu per bulan dalam periode 4 bulan (September-Desember).

BLT BBM ini akan disalurkan sebanyak dua kali. Nantinya, masing-masing penerima atau mendapat bansos sebesar Rp300 ribu.

Infografis Laporkan Pungli Bansos Covid-19
Perbesar
Infografis Laporkan Pungli Bansos Covid-19 (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya