Percepat Penerbitan Sertipikat Tanah, Kementerian ATR/BPN Minta Warga Pasang Patok

Oleh Tira Santia pada 30 Sep 2022, 16:45 WIB
Diperbarui 30 Sep 2022, 16:45 WIB
Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Pasar Minggu
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sambutan saat membagian sertifikat tanah di Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/2). Jokowi menjawab tuduhan bahwa pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak ada gunanya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta kepada masyarakat untuk memasang tanda batas atau patok tanah. Dengan adanya patok yang sudah terpasang akan mempermudah proses pengukuran dan pemetaan untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya menyampaikan, saat ini pemerintah gencar melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari desa ke desa di Indonesia. Pemasangan patok, merupakan salah satu persyaratan dalam program PTSL tersebut.

"Program PTSL berhak diikuti semua pemilik tanah di negeri ini. Semua kita ukur, kita petakan. Kemudian untuk mengurus sertipikatnya, yang bersangkutan harus menyiapkan syarat-syaratnya. Kita mendorong masyarakat untuk aware terhadap tanahnya," Virgo Eresta Jaya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (30/9/2022).

"Jadi, kalau punya tanah tolong dipasang patok, supaya dengan tanda patok itu artinya dia secara terbuka mengklaim tanah itu, tetangganya juga tahu. Ketika patok atau pagar itu ada, baru kita ukur," ujar tambah dia.

Virgo Eresta Jaya mengungkapkan, persyaratan lain yang harus dipenuhi masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah, yaitu surat tanda bukti kepemilikan tanah berupa Girik maupun Letter C.

"Kalau tidak ada, mereka bisa minta surat keterangan dari lurah atau kepala desa bahwa mereka telah menempati tanah tersebut sekian lamanya," jelasnya.

Kemudian, persyaratan berikutnya yang harus disiapkan pemohon adalah surat permohonan atau surat pernyataan yang sudah dibubuhi meterai.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Biaya Program PTSL Didanai Pemerintah

Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Pasar Minggu
Perbesar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sambutan saat membagian sertifikat tanah di Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/2). Jokowi menegaskan, pembagian sertifikat tanah menjadi solusi kasus sengketa lahan dan tanah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Direktur Jenderal SPPR Kementerian ATR/BPN mengatakan, pemasangan patok serta syarat-syarat administratif tersebut disiapkan dengan biaya mandiri dari masyarakat ke kelurahan, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

"Biaya program PTSL didanai oleh pemerintah, oleh Kementerian ATR/BPN dalam hal pengukuran, pemetaan, kita lakukan ajudikasi atau riwayat tanah, dan kita berikan sertipikat. Komponen-komponen itu semuanya gratis," kata dia.

"Tapi, tadi yang disebutkan, masyarakat harus siapkan sendiri patok, surat-surat, meterai. Komponen itu yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri biayanya Rp150.000 atau berdasarkan kesepakatan kepala daerah," terang Virgo Eresta Jaya.

 


Tidak Ada Biaya Lain

Pada kesempatan ini, ia memastikan bahwa tidak ada pemungutan biaya lain di samping biaya yang tertera dalam SKB tiga menteri, yang meliputi Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

"Biaya lain yang mungkin bisa melebihi itu, adalah pajak, yaitu yang kita sebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jadi masyarakat kalaupun harus membayar itu Rp150.000 atau sesuai dengan peraturan kepala daerah," tegasnya.

"Tapi kalau ada petugas RT atau oknum yang meminta lebih sampai jutaan, silakan laporkan. Karena kita sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Evaluasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, dan kita juga membuka Hotline Pengaduan Whatsapp di nomor 0811-1068-0000. Silakan melapor, pasti akan kita tanggapi," pungkas Direktur Jenderal SPPR Kementerian ATR/BPN. (YS/RA)

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya