Warga Miskin RI Tambah 13 Juta Orang, Pemerintah Bilang Begini

Oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana pada 30 Sep 2022, 15:00 WIB
Diperbarui 30 Sep 2022, 15:00 WIB
FOTO: Kemiskinan DKI Naik 1,11 Persen Selama September 2020
Perbesar
Deretan permukiman penduduk semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, Senin (5/10/2020). Pemprov DKI mencatat kenaikan angka kemiskinan Jakarta sebesar 1,11 persen menjadi 4,53 persen pada bulan September 2020 karena terdampak pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia (World Bank) mengeluarkan laporan terbarunya, yang menyebut sebanyak 13 juta warga kelas menengah bawah di Indonesia jatuh ke lubang kemiskinan. Itu diumumkan dalam sebuah laporan yang berjudul East Asia and The Pacific Economic Update October 2022.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah setiap waktunya pasti akan selalu mengkaji ulang nilai ambang batas garis kemiskinan sesuai dengan kondisi terbaru.

"Indonesia selalu me-review kembali, jadi bukan hanya karena World Bank. Yang ditetapkan World Bank mungkin jadi faktor untuk menentukan garis kemiskinan di berapa," ujar Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Namun, Kementerian Keuangan tidak bisa memutuskan sendiri. Diperlukan koordinasi dengan instansi terkait lain untuk memperkuat data angka kemiskinan terbaru.

"Saat ini belum (ditetapkan), itu akan jadi bahan evaluasi. Tentunya perlu rapat kabinet. Bukan Menteri Keuangan, Menteri Sosial sendiri, perlu di kabinet tetapkan berapa batas kemiskinan," kata Isa.

"Jadi saya yakin itu akan jadi bahan diskusi di kabinet. Kapan itu diputuskan saya tidak tahu. Kalau diputuskan tetap atau berubah, pasti ada review dari data DTKS, karena akan dilihat lagi apakah ada yang belum dimasukan," imbuhnya.

Adapun dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menentukan angka kemiskinan menggunakan hitungan keseimbangan daya beli, atau purchasing power parities (PPP) 2017.

Hasilnya, garis kemiskinan ekstrem naik dari USD 1,90 orang per hari (Rp 28.870 orang per hari) menjadi USD 2,15 orang per hari, atau setara Rp 32.669 orang per hari (kurs Rp 15.195 per dolar AS).

Ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah pun naik, dari USD 3,20 (Rp 48.624) per orang per hari) menjadi USD 3,65 (Rp 55.461) per orang per hari. Sementara batas penghasilan kelas menengah atas naik dari USD 5,50 (Rp 83.572) per orang per hari jadi USD 6,85 (Rp 104.085) per orang per hari.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Indonesia Tak Akan Jadi Negara Maju Jika Petani Masih Miskin

Hiruk-pikuk Petani Gorontalo Sambut Musim Panen dengan Bergotong royong
Perbesar
Sejumlah petani membawa hasil panen padi di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Jumat (15/3). Mereka bergotong royong di sawah dengan menyambut musim panen dengan begitu ceria. (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

Indonesia memiliki misi untuk menjadi negara maju di usianya yang ke-100. Namun demikian, masih banyak hal yang meski diselesaikan, seperti soal kesejahteraan petani.

Kemarin, Sabtu (24/9/022), ribuan massa gabungan dari buruh dan petani melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta.

Sejak pukul 10.00 WIB, massa melakukan aksi longmarch dari Balai Kota DKI Jakarta menuju Patung Kuda.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memimpin langsung aksi demonstrasi tersebut.

Iqbal menegaskan, aksi dilakukan bertepatan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan, yang kemudian diperingati sebagai Hari Tani.

"Para petani adalah aktor penting di dalam negara ini, tanpa petani siapa yang bisa makan, siapa yang bisa melanjutkan hidup tanpa makan," tegas Iqbal dalam orasinya diatas mobil komando.

Iqbal yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini mengaku bakal terus mendukung para petani bisa mendapat semua hak-haknya.

"Andaikata Tuhan memberikan kesempatan Partai Buruh menang, perintah saya pertama sebagai presiden partai kepada parlemen fraksi partai buruh, saya akan minta 9 juta hektare diberikan kepada kaum petani," ujarnya.


Banyak Petani Masih Miskin

Petani Tuban kesulitan membeli pupuk subsidi karena stok langka. (Istimewa)
Perbesar
Petani Tuban kesulitan membeli pupuk subsidi karena stok langka. (Istimewa)

Iqbal juga menyayangkan kondisi petani di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Banyak petani yang masih tertindas.

"Tidak ada di satu negara, di satu bangsa, dikatakan bangsanya kuat kalau kaum taninya miskin, kalau kaum taninya tertindas, kalau kaum taninya didiskrimnalisasi, bahkan diusir dari tanahnya," katanya.

Setidaknya ada tiga tuntutan utama yang disampaikan massa aksi gabungan buruh dan petani. Pertama, reforma agraria serta kedaulatan pangan. Reforma agraria yang dimaksud adalah memastikan petani memiliki tanah.

Selain itu, meminta kepada Pemerintah agar mengembalikan tanah-tanah rakyat yang direbut dan dikuasai oleh perusahaan serta agar tidak ada kriminalisasi terhadap petani saat berjuang mewujudkan reforma agraria.

Kedua, penolakan kenaikan harga BBM, dan menolak Omnibus Law.

infografis tingkat kemiskinan indonesia
Perbesar
Penduduk Miskin Indonesia
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya