Optimalkan Distribusi Solar Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Gandeng Pemda Sulut

Oleh Fachri pada 30 Sep 2022, 09:45 WIB
Diperbarui 30 Sep 2022, 09:45 WIB
BPH Migas.
Perbesar
Sosialisasi implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 yang berlangsung di Manado, Rabu (28/9/2022). (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Manado Optimalisasi pendistribusian dan penyaluran solar subsidi agar tepat sasaran terus didorong oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang penerbitan rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu di Manado, Rabu (28/9/2022). Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk sinergi antara BPH Migas dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT), untuk membeli JBT pengguna harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Desa/Pejabat Setempat, Kepala Pelabuhan Perikanan, serta Lurah/Kepala Desa.

"Acara Sosialisai Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 ini sebagai salah satu wadah antar pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait implementasi dari peraturan tersebut yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya mereka konsumen pengguna JBT," ungkap Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman.

Pengalokasian solar subsidi untuk usaha-usaha produktif juga menjadi sangat penting karena akan membantu dalam menggerakan roda ekonomi masyarakat.

"Kita harus memenuhi kebutuhan mereka yang produktif dan mengajak mereka yang konsumtif untuk berhemat. Intinya, kita akan berupaya memenuhi kebutuhan untuk nelayan dan UMKM, untuk menjadi bagian dari Sulawesi Utara, Bangkit Bersama Sejahtera, karena mereka adalah penggerak ekonomi," jelas Saleh.

Menurut Saleh, peran Pemerintah Daerah sangat strategis untuk dapat mengawasi penggunaan solar subsidi tepat sasaran.

"Di mana BPH Migas telah mengatur masing-masing SKPD terkait jumlah volume BBM, tempat pengambilan BBM oleh konsumen pengguna, hingga lebih detail terkait ukuran kapal pengguna yang bertujuan untuk pengelolaan BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran," ungkapnya.

"Sehingga, ketersediaan BBM subsidi dapat dinikmati oleh konsumen pengguna yang benar-benar membutuhkan dan tidak diselewengkan," tegas Saleh.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara Sandra Rondonuwu, Kepala Biro Perekenomian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Lukman Lapadengan, Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, dan Sales Area Manager Retail Sulutgo PT Pertamina Patra Niaga Tito Rivanto Marsono, serta seluruh perangkat daerah terkait di Provinsi Sulawesi Utara.

 

(*)

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya