PMN Kereta Cepat Jakarta Bandung Belum Cair, Ini Alasannya

Pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) masih jadi perhatian. Terbaru, dibutuhkan dana sekitar Rp 3,2 triliun untuk menambal biaya tersebut.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kalau pembengkakan biaya tersebut masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, ktia sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Rabu (28/9/2022).

Maka, melalui pertemuan di pekan depan itu akan menghasilkan angka yang dibutuhkan. "Ada exercise kedua sedang kita bahas minggu depan harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru ktia ajukan PMN untuk 2022 ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, PMN akan disuntik ke PT KAI (Persero) sebagai pelaksana proyek tersebut. Ini jadi porsi yang harus dipenuhi KAI dalam upaya penambalan proyek KCJB. Angkanya, disebut sebesar Rp 3,2 triliun.

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 (triliun) kurang lebih," ungkapnya.

Tiko menerangkan, pembengkakan biaya itu tidak ditanggung sendiri oleh KAI. Ini merupakan porsi patungan dengan perusahaan China.

"Kan memang ini gimana pun jg project itu kan ada ekuitas ada laonya, loannya dari china, tapi ekuitasnya pemerintah melalui KAI, KAI nya nambah. Jadi bukan berarti ktia giliran bantu, itu kewajiban kita sebagai pemegang saham kai, karena memang kai harus setor, nggk ada project yg nggk ada ekuitasnya, kan nggk mungkin," terangnya.

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA (Wijaya Karya) dan KAI, karena covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," pungkas Tiko.