Sukses

Bengkak, Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Butuh Tambahan Dana Rp 3,2 Triliun

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Liputan6.com, Jakarta - Pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) masih jadi perhatian. Terbaru, dibutuhkan dana sekitar Rp 3,2 triliun untuk menambal biaya tersebut.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, kita sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Rabu (28/9/2022).

Menurut catatan Liputan6.com, pembengkakan biaya sementara berada di angka USD 1,176 miliar. Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut kalau angka pembengkakan masih belum final.

Maka, melalui pertemuan di pekan depan itu akan menghasilkan angka yang dibutuhkan. "Ada exercise. Kedua, sedang kita bahas minggu depan harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru ktia ajukan PMN untuk 2022 ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, PMN akan disuntik ke PT KAI (Persero) sebagai pelaksana proyek tersebut. Ini jadi porsi yang harus dipenuhi KAI dalam upaya penambalan proyek KCJB. Angkanya, disebut sebesar Rp 3,2 triliun.

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 (triliun) kurang lebih," ungkapnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Patungan dengan Perusahaan China

Tiko menerangkan, pembengkakan biaya itu tidak ditanggung sendiri oleh KAI. Ini merupakan porsi patungan dengan perusahaan China.

"Kan memang ini bagaimanapun juga project itu kan ada ekuitas dan ada loan. Loan-nya dari China, tapi ekuitasnya pemerintah melalui KAI, KAI nambah. Jadi bukan berarti kita giliran bantu, itu kewajiban kita sebagai pemegang saham KAI, karena memang KAI harus setor, engga ada project yang engga ada ekuitasnya, kan enggak mungkin," terangnya.

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA (Wijaya Karya) dan KAI, karena covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," pungkas Tiko.

 

3 dari 4 halaman

Ditambal Pakai Utang

Diberitakan sebelumnya, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan cukup besar. Rencananya, penambalan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan pinjaman dari bank.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, pinjaman yang diambil itu akan digunakan untuk menutup sekitar 75 persen dari total pembengkakan biaya. Sementara, 25 persen lainnya akan ditambal dari patungan antara konsorsium BUMN China dan BUMN Indonesia.

Menurut hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya mencapai USD 1,176 miliar atau setara dengan Rp 16,8 triliun.

"Cost overrun ini akan dibagi nanti, diperkirakan 25 persen itu masing-masing akan chip in, BUMN Indonesia akan chip in, BUMN China akan chip in sesuai dengan komposisinya," kata dia kepada wartawan di Tennis Indoor Senayan, Rabu (3/8/2022).

 

4 dari 4 halaman

Konsorsium

Informasi, Konsorsium BUMN Indonesia tergabung dalam PT PSBI dimana PT KAI masuk didalamnya. Sementara konsorsium China adalah Beijing Yawan.

Terkait patungan menutup 25 persen pembengkakan biaya ini, Arya juga menyinggung Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 4,1 triliun ke PT KAI. Sementara konsorsium BUMN China akan menambal sekitar Rp 3 triliun.

"Kita perkirakan chip in-nya Rp 4 triliun, yang dimasukkan ke KAI lewat PMN," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.