Investor IKN Bakal Punya Hak Guna Usaha hingga 95 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kemudahan berusaha di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) akan rampung Oktober 2022. Waktu ini berarti molor dari target yang direncanakan selesai pada September 2022.

Menteri Investasi mengatakan, mundurnya waktu perampungan itu karen ada beberapa hal yang harus ditambahkan dalam aturannya. Sehingga, ia memerlukan tambahan waktu sekitar 2 minggu.

"Sudah ditandatangani pengusulannya, sudah persetujuan, mungkin bisa diselediakan Oktober, pertengahan. Janji saya memang kemarim (selesai) September, tapi ada bagian yang harus disinkroninsasi, jadi tambah 2 minggu," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9/2022).

Setelah penandatanganan, Bahlil menyebut prosesnya masuk ke bagian sinkronisasi. Pada bagian ini, termasuk pembahasan rencana pengenaan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun.

Rencana ini disebut sebagai upaya merayu investor untuk bisa ikut masuk ke IKN. Lantaran, menurut Bahlil, kawasan IKN saat ini belum seperti daerah lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi dalam menarik investor.

"Memang itu (rancangan PP) termasuk juga tanah (HGU) 95 tahun. Ini kan kita mau jualan harus kasih tawaran ke investor yang menarik. Investor kan mau profit," ujarnya.

Melalui rencana panjangnya HGU ini, Bahlil memandang investor bisa tertarik ke IKN. Pasalnya, ini jadi nilai tawar atau semacam insentif yang bisa memanjakan para investor. Ia juga memastikan, nantinya lahan bekas penggunaannya akan kembali ke negara

"Kalau mau mereka masuk cepat dengan kondisi di sana masih banyak belum yang mau, maka insentifnya harus lebih dari daerah berkembang lainnya. Konsekuensi dari market itu," ungkap Bahlil.

"Tanah yang 95 tahun ini strategi marketing kita, tapi setelah itu kan balik lagi barangnya," tambahnya.