Investor IKN Bakal Punya Hak Guna Usaha hingga 95 Tahun

Oleh Arief Rahman Hakim pada 26 Sep 2022, 20:15 WIB
Diperbarui 26 Sep 2022, 20:15 WIB
Titik 0 IKN
Perbesar
Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kemudahan berusaha di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) akan rampung Oktober 2022. Waktu ini berarti molor dari target yang direncanakan selesai pada September 2022.

Menteri Investasi mengatakan, mundurnya waktu perampungan itu karen ada beberapa hal yang harus ditambahkan dalam aturannya. Sehingga, ia memerlukan tambahan waktu sekitar 2 minggu.

"Sudah ditandatangani pengusulannya, sudah persetujuan, mungkin bisa diselediakan Oktober, pertengahan. Janji saya memang kemarim (selesai) September, tapi ada bagian yang harus disinkroninsasi, jadi tambah 2 minggu," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9/2022).

Setelah penandatanganan, Bahlil menyebut prosesnya masuk ke bagian sinkronisasi. Pada bagian ini, termasuk pembahasan rencana pengenaan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun.

Rencana ini disebut sebagai upaya merayu investor untuk bisa ikut masuk ke IKN. Lantaran, menurut Bahlil, kawasan IKN saat ini belum seperti daerah lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi dalam menarik investor.

"Memang itu (rancangan PP) termasuk juga tanah (HGU) 95 tahun. Ini kan kita mau jualan harus kasih tawaran ke investor yang menarik. Investor kan mau profit," ujarnya.

Melalui rencana panjangnya HGU ini, Bahlil memandang investor bisa tertarik ke IKN. Pasalnya, ini jadi nilai tawar atau semacam insentif yang bisa memanjakan para investor. Ia juga memastikan, nantinya lahan bekas penggunaannya akan kembali ke negara

"Kalau mau mereka masuk cepat dengan kondisi di sana masih banyak belum yang mau, maka insentifnya harus lebih dari daerah berkembang lainnya. Konsekuensi dari market itu," ungkap Bahlil.

"Tanah yang 95 tahun ini strategi marketing kita, tapi setelah itu kan balik lagi barangnya," tambahnya.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Kebanjiran Investor

Presiden Jokowi meninjau pembangunan dasar yang sudah dimulai di Ibu Kota Nusantara (IKN) didampingi para menteri dan Ketua DPR Puan Maharani
Perbesar
Presiden Jokowi meninjau pembangunan dasar yang sudah dimulai di Ibu Kota Nusantara (IKN) didampingi para menteri dan Ketua DPR Puan Maharani. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta anggota DPR untuk tidak khawatir mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Bahlil menjamin ada banyak negara ingin menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"Tidak perlu ada keraguan ada investasi di IKN apa enggak, saya lebih senang kita kolaborasi melakukan hal ini," kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Bahlil membeberkan sudah ada sejumlah negara yang akan menjadi pemodal pembangunan IKN Nusantara. Antara lain Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, Jepang hingga negara-negara Eropa.

"Pertama UEA, China. Lalu kunjungan kami kemarin Korea dan Jepang, dan beberapa negara Eropa," kata Bahlil.

 


Taiwan Minat

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi
Perbesar
Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Tak hanya itu, Taiwan juga berminat untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara. "Taiwan pun mau lakukan investasi lewat postcnt dan ini sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," ungkap Bahlil.

Mantan Ketua Umum Hipmi ini menegaskan, pembangunan IKN tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Instrumen keuangan negara tersebut hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan kota baru untuk Indonesia.

"Pembangunan IKN tidak semuanya lewat APBN. Kalau tidak salah 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," pungkas Bahlil Lahadalia.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya