Realisasi Belanja Pemerintah Non K/L Rp 602,3 Triliun per Agustus 2022

Oleh Liputan6.com pada 26 Sep 2022, 17:45 WIB
Diperbarui 26 Sep 2022, 17:45 WIB
Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu
Perbesar
Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total belanja non kementerian/lembaga pemerintah telah mencapai Rp 602,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kompensasi, subsidi dan program kartu kerja.

"Belanja non K/L sampai 31 Agustus ini Rp 602,3 triliun. Ini semua untuk melindungi rakyat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah membayarkan kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 104,8 triliun. Lalu untuk subsidi energi, pupuk, perumahan dan KUR sesar Rp 139,8 triliun.

Sementara itu, untuk program Kartu Prakerja sebesar 9,9 triliun. Program ini telah dinikmati 2,8 juta peserta.

"Untuk program kartu prakerja telah kita bayarkan Rp 9,9 triliun," kata dia.

Dalam program ini pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan ekosistem antara lain penambahan fitur rekomendasi pekerjaan, peningkatan jenis dan kualitas pelatihan serta, pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan ketepatan sasaran dan percepatan verifikasi peserta.

"Jadi belanja KL ini Rp 602,3 triliun ini belanja yang melindungi masyarkat dengan APBN," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Sri Mulyani: Jika APBN Rusak, Rakyat Makin Rusak

Menkeu raker dengan Banggar DPR
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9). Dalam rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap caranya mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merespons kenaikan harga minyak dunia. Ia mengakui kalau semua pilihan yang diambil bukan perkara mudah.

Misalnya, saat seluruh dunia mengambil pilihan untuk menangani kenaikan harga pangan dan energi. Termasuk di Indonesia dengan penyesuaian dan pembatasan pembelian BBM Subsidi.

"Kalau Indonesia bisa keluarkan Rp 500 triliun untuk BBM, negara-negara lain (belum tentu). Kita semuanya lihat Sri Langka, mereka APBN-nya tidak kuat lagi, APBN-nya jebol, kalau jebol pasti ekonominya juga dalam kondisi krisis," kata dia dalam pembukaan Olimpiade APBN 2022, Minggu (25/9/2022).

"Jadi mengelola seluruhnya ini ekonomi, gejolak rakyat, belum kena pandemi, itu semuanya diatur apik dan hati-hati melalui APBN kita, tapi gak boleh jebol juga, karena kalau APBN-nya rusak gak ada kepercayaan, maka ekonomi dan rakyat akan makin rusak," tambah bendahara negara ini.

Untuk diketahui, sudah sekitar 3 pekan pemerintah menyesuaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan Solar menjadi Rp 6.800 per liter. Ini sebagai respons menjaga beban APBN terhadap alokasi subsidi dan kompensasi.

 


Tak Tepat Sasaran

Detik-Detik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi di SPBU
Perbesar
Antrean kendaraan sesaat jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di SPBU Kawasan Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah resmi menaikkan harga BBM Bersubsidi pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. Harga BBM Subsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7650 ke Rp 10.000,- dan Pertamax dari Rp 12.500 ke Rp 14.500,-(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kalau subsidi BBM tak seluruhnya tepat sasaran. Misalnya, banyak pengguna mobil yang menikmati BBM Subsidi maupun kompensasi yang ditanggung negara.

Ia mengatakan, selisih harga keekonomian BBM subsidi dan harga jual di Indonesia adalah ditanggunf negara. Semakin banyak masyarakat pemilik kendaraan, baik mampu dan kurang mampu, maka seluruhnya bisa menikmati subsidi BBM.

"Nah ini yang punya mobil lebih banyak ini biasanya yang lebih mampu kan, jadi negara memberikan subsidi banyak, tapi yang menikmati mereka yamg punya kendaraan yang besar," kata dia.

"Pilihan ini jadi pilihan bagi suatu negara, kalau gitu ini susbdii gak tepat sasaran karena yang makin kaya makin menikmati. Tapi kalau harganya dibuatkan terus mengikuti harga pasar, ini berarti ekonomi juga berat. Karena inflasi juga naik, rakyat miskin kena," imbuhnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya