DJP Rancang Aturan Marketplace Lokal Jadi Pemungut PPN dan PPh Transaksi Online

Oleh Liputan6.com pada 24 Sep 2022, 11:00 WIB
Diperbarui 24 Sep 2022, 11:00 WIB
Ilustrasi belanja online, ecommerce, e-commerce, toko online
Perbesar
Ilustrasi belanja online, ecommerce, e-commerce, toko online. Kredit: athree23 via Pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merancang aturan marketplace domestik sebagai sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi online. Pungutan PPN dan PPh ini akan diberlakukan atas transaksi online.

Kasubdit Peraturan PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bonarsius Sipayung mengatakan, rancangan aturan marketplace lokal jadi pumungut pajak merupakan bagian dari implementasi Pasal 32A Klaster KUP dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Semua ini akan tercapture dalam PMK-PMK yang saat ini masih dalam proses. Diskusi ini menjadi sangat baik sebagai wadah kami bercerita, bagaimana proposal kami. Jadi jangan sampai saat dikeluarkan pada terkejut," katanya dikutip dari Belasting.id, Sabtu (24/9/2022).

Ada dua poin besar rencana kebijakan perpajakan pada bidang ekonomi digital dalam negeri. Pertama, mekanisme penunjukan, pemungutan dan penyetoran pajak akan dibuat sesederhana mungkin dan tidak memberatkan marketplace.

Kedua, memastikan seluruh marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPh dalam melaksanakan kewajiban dapat dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, dia memastikan tidak ada perubahan sistem administrasi PPN saat regulasi penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak rilis.

"Sebisa mungkin tidak akan mengubah sistem. Cuma mungkin nanti ada updating dari sisi aplikasi," paparnya.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Skema Deklarasi

Ilustrasi Belanja Online, e-Commerce, eCommerce, Online Marketplace, Bisnis Online
Perbesar
Ilustrasi Belanja Online, e-Commerce, eCommerce, Online Marketplace, Bisnis Online

Dia memerinci prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam rencana kebijakan antara lain untuk memudahkan marketplace dalam memungut pajak.

Nantinya akan ada skema deklarasi bagi para penjual online terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Deklarasi terkait dengan status penjual sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan komoditas yang dijual masuk kriteria barang kena pajak (BKP) atau mendapatkan fasilitas pemerintah seperti dibebaskan atau tidak dipungut.

"Nanti akan ada semacam kesepakatan antara DJP, marketplace dan penjual seperti deklarasi apakah penjual merupakan PKP menyampaikan jenis barang dan jasa yang dijual mendapatkan fasilitas atau tidak," terangnya. 

Infografis Dugaan Suap di Kantor Pajak. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Dugaan Suap di Kantor Pajak. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya