Sukses

Sri Mulyani Bakal Beri PMN Nontunai ke 8 BUMN, Ada Bio Farma hingga Pertamina

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai kepada 8 BUMN.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai kepada 8 BUMN. Itu berupa pemanfaatan sejumlah barang milik negara (BMN) yang akan digunakan perusahaan pelat merah.

Hal ini disampaikan kepada Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022). PMN non tunai ini, kata Sri Mulyani, sebagai bagian alokasi PMN tahun 2022.

"Untuk PMN yang sifatnya inkind atau non cash ini diatur berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 46, kemudian PP 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pasal 55 dan sudah diubah dalam PP 28 tahun 2020 serta peraturan Menkeu nomor 111 tahun 2016 pasal 7," terangnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Kamis (22/9/2022).

Aturan tersebut menyebutkan bahwa kalau dilakukan pemindahtanganan melalui Penyertaan modal Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 100 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

Ada 8 BUMN yang rencananya mendapatkan aset negara, yakni, Bio Farma, Pertamina, Hutama Karya, AirNav Indonesia, Perum PPD, Varuna Tirta Prakasya, ASDP Indonesia Ferry, dan Sejahtera Eka Graha. Berikut rincian perkiraan nominal dan rencana penggunaannya.

Bio Farma akan mendapat aset setara Rp 68.001.537.000. Bio Farma mendapatkan aset berupa peralatan dan bangunan eks fasilitas flu burung dan alat kesehatan berupa kit diagnostic penyakit. Aset-aset negara itu bisa digunakan untuk operasional diagnosa penyakit dan juga produksi vaksin.

Hutama Karya akan mendapat aset setara Rp 1.938.044.104.000. Hutama Karya mendapatkan aset properti dari eks seluas 374.791 meter persegi di Karawaci, Tangerang dan Plaju, Palembang. Aset-aset negara itu diminta untuk dioptimalkan sebagai tambahan pendapatan Hutama Karya dalam rangka mencari pendanaan pada Jalan Tol Trans Sumatera.

AirNav Indonesia akan mendapat aset setara Rp 2.516.886.669.552. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia mendapatkan fasilitas navigasi penerbangan, alat bantu pendaratan visual, dan fasilitas komunikasi penerbangan. Ini sebetulnya sudah digunakan, namun kepemilikannya masih atas nama Kementerian Perhubungan karena pengadaannya dari dari APBN. Kini aset tersebut akan dipindahtangankan ke AirNav.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Perum PPD hingga ASDP Indonesia Ferry

BUMN Lainnya Selanjutnya, Perum PPD akan mendapatkan aset setara Rp 282.414.857.040. Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD akan mendapatkan sekitar 600 unit bus yang dihibahkan oleh Kementerian Perhubungan. Bus-bus itu bakal digunakan untuk mendukung operasional bus rapid transportation (BRT) di kawasan perkotaan.

Varuna Tirta Prakasya akan mendapat aset setara Rp 24.127.146.000. Varuna Tirta Prakasya akan mendapatkan aset berupa tanah dan gedung perkantoran dari Kementerian BUMN. Nantinya akan digunakan untuk kantor pusat perusahaan tersebut.

ASDP Ferry Indonesia akan mendapat aset setara Rp 204.656.594.000. ASDP akan mendapatkan aset negara berupa 5 kapal penumpang yang dihibahkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menunjang kegiatan operasional. Yakni, KMP Drajat Paciran, KMP Mamberamo Foja, KMP Kokonao, KMP Lakaan, dan KMP Lompa.

Pertamina akan mendapat aset setaraRp 3.374.544.786.000. Pertamina akan mendapatkan aset negara berupa infrastruktur jaringan gas atau Jargas untuk rumah tangga. Berikut dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas alias SPBG yang dihibahkan oleh Kementerian ESDM. Aset itu akan digunakan untuk operasional penyediaan gas bumi untuk menyuplai rumah tangga dan juga kebutuhan transportasi.

Terakhir, Sejahtera Eka Graha akan mendapat aset setara Rp 558.617.840.000. Sejahtera Eka Graha merupakan perusahaan di bawah Kementerian Keuangan. Perusahaan akan mendapatkan tanah dan aset properti eks BPPN. Aset tersebut diminta untuk dioptimalkan penilaiannya dan memberikan dampak ekonomi di wilayah Bogor Timur, tepatnya di kawasan Danau Bogor Raya.

 

3 dari 4 halaman

Hutama Karya Dapat Tambahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022 sebesar Rp 7,5 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero). Dengan tambahan itu, jumlah yang didapat perusahaan akan mencatatkan rekor tertinggi.

Dengan tambahan Rp 7,5 triliun, berarti Hutama Karya akan mendapat PMN 2022 dengan total Rp 31,3 triliun, dari sebelumnya yang telah disetujui Rp 23,85 triliun. Menurut Sri Mulyani, dana ini bersumber dari cadangan pembiayaan untuk tahun 2022.

"Kami menyampaikan juga tambahan lagi PMN sebesar Rp 7,5 triliun jadi kalau Hutama Karya tadi sudah mendapati Rp 23,85 triliun, tambah Rp 7,5 triliun ini, Hutama Karya memecahkan rekor dapat PMN sampai Rp 31,3 triliun, PT Hutama Karya, untuk 1 perusahaan. Itu sama dengan anggarannya Kemenkeu secara keseluruhan pak satu tahun," terangnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Kamis (22/9/2022).

 

4 dari 4 halaman

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Menkeu Sri Mulyani mengungkap, dana ini sebagai tambahan untuk proses penyelesaian proyek jalan tol trans sumatera (JTTS). Utamanya untuk jalan tol Sumatera tahap I.

"Dan kami terus melakukan beberapa indikator kinerja seperti yang diasampaikan komisi XI," kata dia.

Untuk diketahui, progres pembangunan jalan tol yang menyangkut itu diantaranya ruas tol Binjai-Pangkalan Brandan seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura) sepanjang 26,2 kilometer yang telah rampung 57 persen. Tol seksi 3 (Tanjung Pura-Pangkalan Brandan) sepanjang 18,9 km telah rampung 27,67 persen.

Hutama Karya juga mengejar menyelesaikan pembangunan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tidji-Seulimum), Seksi 5 (Blang Bintang-Kutobaro) dan Seksi 6 (Kutobaro-Simpang Baitussalam) sepanjang 74,2 km.

Dalam catatan Liputan6.com, untuk PMN 2022, Hutama Karya memang mengusulkan Rp 31,3 triliun pada tahun lalu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.