Indonesia Butuh Investasi hingga Rp 77.000 Triliun Capai Emisi Nol Persen

Pertemuan Sesi ke-77 Sidang Umum PBB (The 77th Session of the UN General Assembly) akan dibuka pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, dengan mengambil tema: “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges.”  

Salah satu Agenda Sampingan (Side Events) dari Sidang Umum PBB tersebut adalah pertemuan dari para Champions GCRG (Global Crisis Response Group) atau GCRG Roundtable pada rangkaian acara UN General Assembly High-Level Week. Untuk melakukan persiapan bahan pembahasan pada acara tersebut, dilakukan pertemuan di tingkat Sherpa GCRG.

Pertemuan ke-3 Sherpa GCRG, telah berlangsung pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 mulai pukul 22.00 WIB secara virtual. Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed yang dihadiri oleh seluruh Sherpa GCRG, dan dari Indonesia dihadiri langsung oleh Sesmenko Perekonomian, Susiwijono selaku Sherpa Indonesia di GCRG.

Pertemuan Sherpa ini dimaksudkan untuk membahas persiapan teknis Roundtable GCRG yang merupakan pertemuan Champions (tingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan) GCRG, yang akan diadakan pada tanggal 21 September di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut juga merupakan agenda sampingan (side events) dari Sidang Majelis Umum PBB ke-77.

“Pada Sidang Majelis Umum PBB terdapat dua agenda sampingan yakni Roundtable GCRG dan pertemuan terkait Climate Change,” ujar Deputi Sekjen PBB Amina.

Deputi Sekjen PBB Amina Mohammed menginformasikan bahwa Champions GCRG yang akan hadir adalah PM Barbados, PM Bangladesh, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal. Sedangkan Presiden RI dan PM Denmark tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ancaman nyata pada ekonomi dunia yang lebih buruk dari pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim.

Hal itu Menkeu sampaikan dalam acara HSBC Summit 2022 'Powering the Transition To Net Zero' yang disiarkan secara virtual, Rabu (14/9/2022).

"Perubahan Iklim merupakan permasalahan global yang nyata dan bisa menjangkau aspek sosial, ekonomi, dan bahkan dampaknya bisa lebih signifikan daripada pandemi Covid-19," ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (15/9/2022). 

Sri Mulyani memaparkan riset yang diterbitkan oleh Swiss Re Institute pada tahun 2021, yang mengungkapkan bahwa perubahan iklim dapat membuat dunia kehilangan lebih dari 10 persen nilai ekonominya, apabila kesepakatan Paris pada target emisi 2050 tidak terpenuhi.

Bahkan, dampak perubahan iklim juga bisa menyebabkan krisis finansial hingga penurunan kekayaan hingga Produk Domestik Bruto.

"Bahkan, tekanan inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasokan nasional dan internasional akibat bencana seperti banjir, badai, dan kekeringan yang berpotensi mengakibatkan kerugian besar secara finansial," jelas Sri Mulyani. 

Selain itu, diperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim berada di sekitar. 0,62 - 3,45 persen dari PDB pada tahun 2030.

"Jadi dokumen kebijakan pembangunan tangguh iklim menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat krisis iklim akan mencapai Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari PDB pada tahun 2023, yaitu tahun depan," beber Sri Mulyani.