Hitungan ESDM: 31,5 Juta Keluarga Butuh Kompor Listrik Gratis Senilai Rp 74,7 Triliun

Untuk alokasinya, Balitbang ESDM menghitung sekitar 23.962.522 rumah tangga berdaya 450 VA berhak menerima subsidi kompor listrik gratis, dan 7.566.379 rumah tangga berdaya 900 VA.

Sehingga total biaya yang perlu digelontorkan untuk program migrasi kompor listrik gratis mencapai Rp 74,786 triliun.

Itu terdiri dari Rp 56,839 triliun untuk pelanggan berdaya 450 VA, dan Rp 17,947 triliun untuk pelanggan berdaya 900 VA.

Tak hanya investasi awal, Balitbang ESDM memperkirakan, pemerintah perlu mengalokasikan subsidi energi per tahun kepada para keluarga penerima kompor listrik.

Biayanya sekitar Rp 5,631 triliun untuk rumah tangga 450 VA, dan Rp 363 miliar untuk rumah tangga 900 VA.

Kendati mengeluarkan ongkos besar di awal, Balitbang ESDM memprediksi program migrasi kompor listrik nantinya akan menguntungkan perekonomian nasional hingga puluhan sampai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

"Biaya investasi yang dikeluarkan pemerintah akan meningkatkan perekonomian sebesar Rp 246,8 triliun di tahun ke-1 dan Rp 83,1 triliun per tahun pada tahun selanjutnya," tulis Balitbang ESDM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan membagikan kompor listrik kepada masyarakat secara gratis. Hal ini sebagai upaya transisi penggunaan kompos berbasis LPG yang selama ini digunakan masyarakat.

"Iya dibantu (kompor listrik oleh pemerintah)," kata Arifin saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Senada, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana juga memastikan migrasi penggunaan kompor induksi akan dibantu oleh pemerintah.

Pengadaan kompor listrik akan dibagikan secara cuma-cuma baik saat proses uji coba maupun ketika migrasi bersama penggunaan kompor listrik.

"Iya gratis lah, kan namanya masih uji coba. Nanti pas implementasinya pasti gratis," kata Dadan di tempat yang sama.

Dadan menuturkan, migrasi penggunaan kompor di kalangan masyarakat bukan yang pertama kali dilakukan pemeriksaan.

Sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun pernah melakukan migrasi kompor minyak tanah ke kompor listrik.

"Dulu juga kan gratis waktu bagi LPG dengan kompornya. Kira-kira kita juga akan mirip seperti dia," tutur Dadan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara usai rapat bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinet. Airlangga mengatakan pemerintah sekarang sedang melakukan ujicoba di beberapa daerah.

"Sedang dilakukan piloting di beberapa daerah antara lain Bali dan Solo. Nanti kita review setelah piloting jalan," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/9).

Kebijakan migrasi penggunaan kompor listrik nantinya akan diputuskan Presiden setelah masa ujicoba selesai. "Itu sudah dilaporkan (ke Presiden Jokowi) dan menunggu piloting," imbuh Airlangga.