Khawatir Terdampak Inflasi, Pemerintah Diingatkan soal Nasib Pekerja Industri

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh terhadap industri hasil tembakau (IHT) sebagai sektor yang padat karya dari rencana kenaikan cukai pada 2023. Industri SKT yang padat karya merupakan salah satu industri yang menyerap banyak tenaga kerja dengan pendidikan terbatas, dan menjadi penggerak ekonomi di daerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, selama pandemi COVID-19, perekonomian nasional maupun daerah sempat terpuruk akibat banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus mendengar aspirasi dari pekerja. Salah satunya termasuk juga kebijakan cukai yang berdampak bagi sektor yang padat karya itu harus mendengarkan suara hati dari pekerja SKT,” katanya, Selasa (19/9/2022).

Mendengarkan aspirasi pekerja perlu dilakukan agar kebijakan tersebut selaras dengan situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini akibat berbagai kenaikan harga pangan dan BBM.

“Kemenkeu sudah memperkirakan inflasi bakal akan naik hingga 6,8 persen akibat kenaikan BBM, dan hal ini pasti mempengaruhi daya beli masyarakat,” katanya.

Lebih jauh lagi, lanjutnya, inflasi akan mempengaruhi serapan tenaga kerja. Seperti diketahui, merujuk data Badan Pusat Statistik 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih sebesar 5,83 persen. “Pengurangan serapan tenaga kerja ini yang paling tidak kita inginkan,” katanya.

Emanuel mengatakan, pihaknya selalu mendapatkan pengaduan dan keluhan dari berbagai pihak, termasuk pekerja SKT, yang setiap tahunnya harap-harap cemas menunggu pengumuman kebijakan cukai. “Kami berharap segala kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat melindungi tenaga kerja khususnya ibu-ibu produktif dari sektor ini,” ujarnya.

Keberpihakan Pemerintah diperlukan untuk kebijakan di 2023 karena berpotensi berdampak pada biaya operasional industri sehingga akan memaksa pelaku industri untuk melakukan efisiensi. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia hingga Juni 2022 mencapai 4,35 persen. Hal ini merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2017. Cabai, bawang, dan telur penyumbang terbesar inflasi.

2 dari 3 halaman

Kenaikan Tarif Cukai

20160119-Buruh-Tembakau-AFP — Ratusan buruh Indonesia bekerja di pabrik tembakau memproduksi rokok kretek di Malang Jawa Timur, (24/6/2010). (AFP/AMAN RAHMAN)

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengatakan, kebijakan pemerintah terhadap tarif cukai SKT akan menentukan kelangsungan pemulihan perekonomian lokal, khususnya di area sentra tembakau dan daerah pabrik SKT beroperasi.

Dia menilai pemerintah tidak perlu menaikkan tarif cukai SKT pada 2023 mengingat kontribusi segmen ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan perekonomian cukup besar.

“Sebaiknya pemerintah jangan menaikkan tarif cukai SKT pada tahun 2023. Segmen ini sangat padat karya dan berkontribusi besar untuk kesejahteraan para petani dan pekerja SKT,” katanya.

Pemulihan ekonomi dan kesejahteraan pekerja SKT dapat didukung oleh kebangkitan UMKM seperti pabrikan SKT.

“Kehadiran pabrikan SKT di suatu wilayah mendorong pergerakan ekonomi karena melibatkan banyak masyarakat dalam kegiatannya, mulai dari pelinting rokok dan usaha kecil lainnya yang menopang keberlangsungan usaha itu,” katanya.

3 dari 3 halaman

Wapres: Tekan Inflasi, Pemerintah Daerah Perlu Bantu Supply Daerah Lain

Wapres Ma’ruf Amin Pertanyakan Kenapa Kasus Kekerasan di Ponpes Gontor Terjadi — Wapres Ma'ruf Amin saat menanggapi kasus kekerasan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jatim, yang mengakibatkan kematian santri AM, saat berkunjung ke Kota Palembang Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan ancaman inflasi. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan untuk mencukupi kebutuhan supply chain dan pasokan pangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah daerah harus turut andil.

“Untuk mengendalikan inflasi, selain yang dilakukan pemerintah pusat, itu sudah juga dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk mencukupi supply chain, pasokan pangan yang dibutuhkan, sehingga diharapkan bahwa inflasi dapat ditekan,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).

Menurut Ma’ruf, pemerintah terus mengupayakan kestabilan harga di seluruh daerah melalui kerja sama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah satu ke yang lain.

“Dari satu daerah jangan sampai harganya naik, itu akan di supply dari daerah lainnya. Ini sudah ada semacam kesepahaman antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dengan demikian, inflasi dapat dikendalikan,” ungkap Ma’ruf.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menyebutkan, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang mengalami inflasi yang rendah dibanding negara-negara lain.

“Alhamdulillah di negara kita inflasi sampai hari ini sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, apalagi negara-negara maju,” kata Harvick.

Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman

inflasi
Bisnis
Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas).
Lihat Selengkapnya
inflasi
PHK
Tokoh
PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja, itu berarti seorang karyawan sudah diputuskan hubungan kerja dari perusahaan.
Lihat Selengkapnya
PHK
pekerja
industri