Sederet Upaya BI Perkuat Layanan Digital Bank Sentral

Oleh Arief Rahman Hakim pada 16 Sep 2022, 11:31 WIB
Diperbarui 16 Sep 2022, 11:31 WIB
Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia Gratis, Ini Syaratnya
Perbesar
Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia meluncurkan sejumlah fitur guna memperkuat layanan kebanksentralan digitalnya. Layanan ini semakin mendukung pelaksanaan tugas di bidang Moneter, Makroprudensial, serta Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP-PUR).

Hal ini ditandai dengan peluncuran Bank Indonesia Core Banking System (BI-CBS), aplikasi perizinan terpadu Bank Indonesia e-Licensing, serta penunjukan BI sebagai agen penata usaha dan agen pembayar Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing (SBSN Valas) yang diterbitkan di Pasar Internasional.

Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo disaksikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Santoso Liem, di Jakarta, Kamis (15/9/2022) kemarin.

BI-CBS merupakan aplikasi layanan Bank Indonesia berskala nasional untuk menyelesaikan transaksi nasabah Bank Indonesia (termasuk Pemerintah, OJK, LPS, Perbankan, dan Lembaga Internasional). BI-CBS telah diintegrasikan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk mendukung efisiensi pengelolaan APBN Pemerintah.

Serta memberikan kemudahan layanan kas Pemerintah melalui otomasi pemrosesan transaksi, realtime settlement process, dan paperless. Selain itu BI-CBS juga telah diintegrasikan dengan BI-FAST sehingga proses transaksi keuangan dapat dilakukan secara seketika dan non-stop 24/7.

Adapun implementasi front office perizinan yang didukung aplikasi e-Licensing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas proses perizinan Bank Indonesia di bidang Moneter, Makroprudensial serta SP dan PUR bagi seluruh stakeholders. Sementara itu, dengan perannya sebagai agen pembayar SBSN Valas, diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dalam program pembiayaan APBN yang bersumber dari Surat Berharga Negara dengan prinsip syariah.

"Bank Indonesia secara konsisten menjaga dan terus meningkatkan kualitas layanan kebanksentralan kepada stakeholders, yang antara lain tercermin dari hasil survei indeks kepuasan layanan di tahun 2021 yang meningkat menjadi 5,8 (skala 1-6). Berbagai upaya juga dilakukan Bank Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui penerapan dan compliance International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Layanan Kebanksentralan," Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengutip keterangan resmi, Jumat (16/9/2022).

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Penyelesaian Transaksi Pemerintah

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Menguat
Perbesar
Teller menghitung mata uang rupiah di bank, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penguatan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi terhadap dolar Amerika Serikat sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia dan mekanisme pasar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara juga menyampaikan apresiasi terhadap layanan kebanksentralan BI dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, layanan BI-CBS mendukung penyelesaian transaksi pemerintah baik dalam rupiah maupun valas.

Sementara e-Licensing yang telah diintegrasikan dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) dan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Kementerian Keuangan mendukung implementasi Perizinan Pembawaan Uang Kertas Asing.

"Selanjutnya, melalui penunjukkan Bank Indonesia sebagai agen penata usaha dan agen pembayar SBSN valas merupakan komitmen bersama dalam upaya memajukan Islamic Bonds Indonesia," ujarnya.

Adapun Layanan Kebanksentralan Bank Indonesia antara lain mencakup penyelesaian transaksi Pemerintah dalam rupiah maupun valas, penatausahaan global bond Pemerintah. Kemudian penatausahaan dan repayment utang/hibah Pemerintah termasuk dalam rangka Kerjasama Keuangan Internasional, jasa advisory terkait Loan Agreement Pemerintah, serta layanan penarikan pinjaman luar negeri Pemerintah dalam bentuk penerbitan dan pengelolaan Letter of Credit (LC).

Selain bagi Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait, Bank Indonesia juga memberikan layanan kebanksentralan bagi Perbankan dan stakeholders non-bank. Berupa penatausahaan rekening giro rupiah dan valas, layanan kepesertaan Financial Market Infrastructure, serta perizinan di bidang Moneter, Makroprudensial dan SP dan PUR.

Melalui peresmian layanan kebanksentralan BI ini diharapkan dapat memperkuat engagement dan networking yang telah terjalin baik antara Bank Indonesia bersama stakeholders dalam upaya bersama mewujudkan layanan kebanksentralan terbaik serta berkontribusi nyata bagi perekonomian Nasional.

 


Utang Luar Negeri

Utang
Perbesar
Aksi aktivis Koalisi Anti Utang di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/8). Mereka mendesak pemerintah melakukan audit hutang luar negeri.(Antara)

Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat USD 400,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juni 2022 yang sebesar USD 403,6 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan Utang Luar Negeri sektor publik yaitu Pemerintah dan Bank Sentral maupun sektor swasta.

"Secara tahunan, posisi Utang Luar Negeri Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy)," jelas Erwin dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).

Utang Luar Negeri Pemerintah pada Juli 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah pada Juli 2022 sebesar USD 185,6 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD 187,3 miliar .

Secara tahunan, Utang Luar Negeri Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juni 2022 yang sebesar 8,6 persen (yoy).

Penurunan Utang Luar Negeri Pemerintah terjadi akibat adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

 


Pinjaman Naik

Banner Infografis Indonesia Negara Berkembang Pengutang Terbesar ke-6. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Banner Infografis Indonesia Negara Berkembang Pengutang Terbesar ke-6. (Liputan6.com/Trieyasni)

Sementara itu, instrumen pinjaman mengalami kenaikan posisi dari bulan sebelumnya yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, baik untuk penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur maupun untuk pembangunan proyek dan program lainnya.

Penarikan Utang Luar Negeri yang dilakukan di bulan Juli 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

"Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total Utang Luar Negeri Pemerintah," kata Erwin.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya