Tak Terima PMN BUMN Dipandang Negatif, Erick Thohir: Itu Karena Penugasan

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran dengan anggapan negatif terhadap penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Menurutnya, pandangan itu tidak tepat yang sebenarnya PMN digunakan untuk penugasan penyelesaian proyek negara.

Menurut Erick, banyak BUMN yang mulanya mendapat PMN, lalu kemudian melakukan aksi korporasi. Upaya ini tak lain untuk membuat perusahaan menjadi mandiri sehingga kedepannya tak lagi butuh suntikan uang negara.

"Lalu bagaimana persepsi soal PMN yang selama ini seakan-akan negatif padahal 70 persen PMN itu karena penugasan yang harus kita selesaikan dan banyak sekali sekarang aksi korporasi yang dilakukan BUMN itu tidak lain untuk mengembangkan dunianya tanpa PMN," terangnya dalam acara Jelajah BUMN untuk Indonesia 2022, Rabu (14/9/2022).

Dengan aksi korporasi itu, nilai PMN menurutnya hanya 10 persen dari total yang didapatkan. Ia juga membandingkan dengan kontribusi BUMN selama 3 tahun terakhir yang tembus Rp 1.198 triliun. Angka ini meningkat Rp 68 triliun dari 3 tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19.

"Keuntungan BUMN sekarang Insya Allah tahun ini naik lagi menjadi 144. Ini hal-hal yang saya rasa hasil transformasi ini ada," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN sebesar Rp 41,32 triliun. Angka ini lebih kecil dari jumlah pengajuan yang diberikan Erick.

Menurutnya, ada selisih anggaran sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan yang disetujui. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

“Sesuai dengan usulan yang telah kami laporkan kepada Komisi VI dan kita koordinasikan kepada tentu pihak stakeholder yang lain, bahwa usulan awal itu Rp 67,82 triliun,” kata Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir meninjau kegiatan vaksinasi di pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain vaksinasi Covid-19, Menteri BUMN juga menargetkan swasembada gula akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

2 dari 4 halaman

Rincian PMN

BUMN dan investasi raker dengan komisi VI — Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia seusai mengikuti rapat kerja bersama di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Rapat kerja antara Komisi VI DPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut membahas kinerja keuangan BUMN yang terdampak utang luar negeri serta perkembangan investasi di Indonesia pada 2021 dan 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Adapun rinciannya, PMN untuk Hutama Karya pada usulan Raker sebelumnya mengusulkan Rp 30 triliun ini untuk pengembangan tol Sumatera sampai Jambi. Namun, yang disetujui hanya Rp 28,90 triliun.

“Kemarin kita di info bahwa akan ada PMN senilai Rp 28,90 triliun. Jadi, tidak Rp 30 triliun tapi Rp 28,90 triliun,” ujarnya.

Lalu untuk PLN, usulan awal PMN-nya sebesar Rp 10 triliun untuk program listrik masuk desa. Kemudian dalam nota keuangan, Kementerian keuangan memberikan Rp 10 triliun, sama sesuai usulan.

Selanjutnya, PMN untuk In Journey, belum ada keputusan dari jumlah usulan PMN yang dibutuhkan sebanyak Rp 7,50 triliun. PMN tersebut, sebenarnya untuk pengembangan daripada 5 destinasi wisata yang ada di Bali, Labuan Bajo, Manado, NTT dan lain-lain.

“Sampai hari ini belum ada keputusan jadi masih nol,” imbuhnya.

3 dari 4 halaman

BUMN Lainnya

Pemerintah Luncurkan Indonesia Financial Group, Perkuat Industri Asuransi dan Penjaminan Indonesia — IFG memiliki sembilan entitas anak perusahaan.

Sama halnya dengan In Journey, IFG dan PT Reasuransi Indonesia Utama, juga belum mendapatkan persetujuan dana dari nota keuangan alias masih nol. Untuk IFG, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp 6 triliun guna salah satu penugasan KUR yang dijalankan oleh Askrindo dan Jamkrindo.

“Cuman kemarin sepertinya belum disetujui. Jadi, hubungannya sebenarnya buat KUR untuk sebagai Askrindo dan Jamkrindo, jadi bukan IFG nya bukan Jiwasraya-nya,” ujarnya.

PMN untuk PT Reasuransi Indonesia Utama diajukan Rp 3 triliun, untuk penguatan modal yang tidak lain bahwa kata Erik, insurance coverage perusahaan pelat merah sekarang itu akan dikonsolidasikan, sehingga kalau dilakukan reasuransi ke luar negeri maka bisa lebih murah.

“Ini perlu penguatan daripada modal yang ada di dalam tetapi kemarin juga belum disetujui,” ujarnya.

Selanjutnya, PMN untuk Defend ID usulan pertama adalah Rp 3 triliun, yang disetujui Rp 1,75 triliun. Tujuan PMN untuk Defend ID tidak lain untuk memperbaiki daripada kinerja keuangan dari Defend ID itu sendiri.

“Di mana kita sekarang di Defend ID mendapatkan banyak alokasi order baik dari kemenhan maupun dari Kementerian lain, termasuk beberapa pesawat terbang yang diorder bahkan ada order dari luar negeri sebagai dari UAE. Memang tentu dalam kita menerima order yang kita perlu menjaga juga cashflownya, memang kemarin baru dikasih Rp 1,75 triliun,” ujarnya.

4 dari 4 halaman

ID Food, Damri, dan KAI

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Lalu, PMN untuk ID Food diajukan sebesar Rp 2 triliun untuk memperkuat daripada ekosistem pangan yang ada di ID Food, termasuk perbaikan daripada program untuk nelayan, perikanan maupun untuk program petani. Namun, dalam nota keuangan belum disetujui.

“Yang emmang kondisi ID Food dalam keadaan yang belum maksimal, Tapi kemarin belum disetujui Kami mencari alternatif lain untuk ID Food ini kita sudah bicara dengan PPA Danareksa untuk mereview seluruh strategi daripada pengembangannya. Jadi ada opsi-opsi di ID Food yang kita harus lakukan,” katanya.

Damri PMN yang diusulkan sebesar Rp 870 miliar, tujuannya untuk menuju bagaimana public transportasi menuju bis listrik. Tetapi hingga kemarin, kata Erick, belum disetujui. Maka, pihaknya akan mencoba jalan lain.

PMN usulan pertama untuk Airnav sebesar Rp 790 miliar namun yang disetujui hanya Rp 660 miliar. Hal ini disetujui karena untuk pembaruan alat, apalagi Indonesia sudah ada kerjasama regional dengan Singapura.

Terakhir, PMN untuk KAI juga belum mendapat keputusan. Usulan PMN-nya sebanyak Rp 4,10 untuk perbaikan kereta api.

“Jadi, total kemarin yang disetujui Rp 41,31 triliun, tetapi Kami sedang juga mendorong dan sepertinya ada jalan keluar, ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp 5,7 triliun Jadi totalnya Rp 47 triliun. Rp 5,7 triliun ini terus terang kami belum mendapat detail penggunaannya untuk apa saja, tetapi bisa juga untuk keperluan yang tadi saya jabarkan sebelumnya,” pungkas Erick.