Ombudsman Bakal Audit BPDPKS: Jangan-Jangan Cuma Juru Bayar

Oleh Liputan6.com pada 13 Sep 2022, 18:50 WIB
Diperbarui 13 Sep 2022, 18:50 WIB
minta-pajak-cpo-turun130110b.jpg
Perbesar
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang secara kinerja dinilai belum optimal akan kena proses audit Ombudsman RI.

Liputan6.com, Jakarta Ombudsman RI mencium masih banyaknya ketidakberesan di sektor industri persawitan di Indonesia. Oleh karenanya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang secara kinerja dinilai belum optimal akan kena proses audit.

"Ke depan agenda Ombudsman itu akan mengaudit BPDPKS. Kenapa? Karena BPDPKS itu mengelola uang yang lumayan besar. Tetapi di situ yang bisa membuat keputusan tidak mewakili seluruh stakeholder persawitan," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Yeka menilai, kinerja BPDPKS tak optimal karena seolah hanya terlihat sebagai penyalur dana pemerintah, semisal untuk program peremajaan sawit rakyat dan mendukung program biodiesel.

"BPDPKS jangan-jangan cuma juru bayar," ujar Yeka.

"Contoh sederhananya, ada 169 pelaku eksportir, berarti itu nyetor uang, bayar levy (pungutan ekspor). Tapi yang menikmati 10 perusahaan biodiesel. Aneh enggak?" bebernya.

Semustinya, ia menambahkan, BPDPKS bisa meniru badan pengelola sawit yang dimiliki Malaysia, yakni Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

"Mustinya kan BPDPKS itu fungsinya dia membangun bagaimana industri sawit ke depan, dari mulai perencanaan, strategi. Kita sawit di sini, tapi perpustakaan sawit skala internasional saja tidak ada. Padahal kita (produsen) sawit terbesar," keluhnya.

Oleh karenanya, Ombudsman RI ke depan ingin pengelolaan dana sawit yang berada di bawah kendali BPDPKS mencakup empat hal.

"Satu, untuk riset dan validasi data. Kedua, program perkebunan sawit rakyat. Ketiga, untuk support biodiesel. Keempat, untuk mengantisipasi jika ada kasus seperti minyak goreng terjadi lagi," tuturnya.

 

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Sri Mulyani Minta BPDPKS Pintar Kelola Dana di Tengah Fluktuasi Harga Kelapa Sawit

Ilustrasi CPO 1 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Perbesar
Ilustrasi CPO 1 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Harga komoditas dunia terus melambung sebagai dampak sentimen geopolitik. Harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) pun ikut melambung. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bisa menjaga fluktuasi harga CPO.

"Ini memang didesain mekanisme absorber CPO saat harga drop dan naik. Peranannya penting," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Rakor BLU 2022, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Jumlah dana yang dikelola tidak sedikit karena 2-3 tahun lalu harga CPO mengalami kemerosotan yang begitu dalam. Kemudian dihadapkan dengan pandemi Covid-19 dan saat ini gejolak harga komoditas juga menjadi tantangan lainnya.

"Kemampauan BLU saat terjadi guncangan keuangan ini penting, tapi kemampuan organisasinya dari manajemennya, SDM ini bisa mampu menjalankan tugas dan fungsinya , ini penting buat dilihat," kata Sri Mulyani.

 

  


Jangan Terlena

Ilustrasi CPO 5 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Perbesar
Ilustrasi CPO 5 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Sri Mulyani mengingatkan kenaikan harga CPO ini jangan sampai melenakan karena angka pertumbuhan pendapatannya yang meningkat tajam. Ini perlu menjadi perhatian, mengingat kenaikan pendapatan tersebut sebagai shock absorber atau sebagai prestasi kinerja.

"Ini selalu saya ingatkan, kita perlu syukuri namun kita juga harus save critical sama diri sendiri. Ini karena kinerja kita atau syok dari luar," kata dia.

Untuk itu dia ingin BLU melakukan pemisahan atau pembeda capaian kinerja berdasarkan unsurnya. Walaupun menangani shock bagian dari prestasi tetapi tidak hanya direduksi dan ditunjukkan dengan angka-angka.

"Angka yang muncul dipermukaan tidak mencerminkan kualitas dari organisasi, leadership, manajemen, kualitas SDM dan tata kelola. Apakah ini benar-benar membaik atau sebaliknya," kata dia.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

  

Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya