Waspada Harga Beras Naik, Mendag Siapkan Operasi Pasar

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan akan segera melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras. Menurut Zulkifli, komoditas beras mengalami kenaikan harga.

Zulkifli mengatakan, kenaikan beras harus diintervensi dini agar tidak menimbulkan inflasi tinggi. Sebab beras dinilai cukup berpengaruh terhadap inflasi.

"Memang beras naik sedikit, tapi beras itu walau naik 1 perak berbahaya karena dia akan memberikan dampak terhadap inflasi itu 3,3 persen lebih," ujar Zulkifli di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Selasa (13/9).

Dia pun mendorong agar pemerintah daerah memberikan subsidi untuk transportasi angkutan pangan. Pemberian subsidi dinilai dapat membuat harga beberapa komoditi utama akan kembali normal. Dia pun meminta kepala daerah agar peka terhadap harga-harga pangan.

Ia memberi contoh harga telur. Dia menganalogikan, jika satu wilayah penyuplai telur untuk daerah lain, maka daerah atau pemerintah yang mendapatkan suplai telur tersebut yang harus menanggung biaya transportasi.

Jika cara seperti itu dilakukan, Zulkifli optimis harga telur akan kembali menjadi Rp28.000 per kg.

"Jadi kalau harga naik sedikit itu pemerintah ada dana cadangan yang 2 persen itu dipakai untuk membantu ongkos. Telur misalnya, kalau telurnya naik sampai Rp32.000 ya kasih ongkosnya, pasti turun lagi Rp28.000," ujar Zulkifli Hasan.

Dia menuturkan, hampir setiap hari berkeliling pasar, sejumlah harga bahan pokok cenderung stabil.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan menstabilkan harga minyak goreng curah di harga Rp 14 ribu per liter dalam 1 hingga 2 bulan mendatang. Mendag baru ini mengaku telah mengetahui masalah penyebab harga minyak goreng mahal.

2 dari 3 halaman

Subsidi Transportasi

Imbas Kenaikan BBM, Harga Pangan Mulai Merangkak Naik — Pedagang menimbang bawang merah yang dijual di Pasar Tradisional Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin, (5/9/2022). Pembeli mengeluhkan harga-harga bahan pangan yang mulai naik hari ini, atau 2 hari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, solar, dan pertamax. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjadi sorotan serius oleh Presiden Joko Widodo. Ia mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan, untuk mengendalikan inflasi.

"Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp3 juta, berarti biaya transportasinya itu Rp3 juta ditutup oleh pemerintah daerah," ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (12/9).

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, jika seluruh pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pemberian subsidi angkutan pangan, maka inflasi dapat dikendalikan. Jika inflasi terkendali, harga pangan tidak akan mengalami lonjakan.

Jokowi bahkan menyarankan agar pemerintah daerah membeli langsung komoditi pangan utama masyarakat seperti telur, dari peternak ayam.

"Dari peternak kemudian dikirim kepada pasar sehingga kemudian harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak," ucapnya.

3 dari 3 halaman

Tekan Inflasi

Jokowi Salurkan Bantuan PKH dan BNPT kepada 1.000 Warga Depok — Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi arahan saat menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seribu warga Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jokowi menambahkan, selagi transportasi angkutan pangan ditopang oleh pemerintah daerah, belanja tidak terduga juga dapat dialihkan untuk bantuan sosial (Bansos) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Konsep seperti ini, ujar Jokowi, pernah dilakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Ini pernah saya lakukan saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan," pungkasnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi pun sempat menyinggunh sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini.

"Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.