Revisi Perpres Pembatasan BBM Subsidi Tak Kunjung Terbit, Kriteria Mobil Bikin Pembahasan Alot

Lebih lanjut, Mamit kembali menegaskan kalau Revisi Perpres 191/2014 memiliki peran penting dalam pembatasan BBM Subsidi. Aturan ini akan jadi pedoman petugas di lapangan khususnya SPBU Pertamina.

"Revisi Perpres 191/2014 merupakan kunci dalam pembatasan BBM bersubsidi. Hal ini diperlukan agar teman-teman Pertamina terutama petugas SPBU merasa tenang dalam menjalankan tugas di lapangan," ujarnya.

Ini juga sekaligus merespons kabar adanya uji coba pembatasan pembelian Pertalite yang dilakukan oleh Pertamina di beberapa SPBU. Padahal, pedoman aturannya belum terbit, sehingga ini disinyalir menimbulkan konflik baru di lapangan.

"Terjadinya konflik antara petugas SPBU dengan konsumen terkait uji coba pembatasan Pertalite. Jika pemerintah serius melakukan pembatasan, segera terbitkan revisinya. Kasihan Pertamina dan petugasnya," kata Mamit.

Kemudian, Mamit juga menyoroti, jika benar ada pembatasan pembelian yang dilakukan, artinya Pertamina tak berdasar pada aturan hukum. Karena, sebelum revisi Perpres 191/2014 terbit, ia tak menemukan aturan yang memberikan kewenangan ke Pertamina untuk membatasi.

"Uji coba pembatasan Pertalite oleh pertamina seharusnya tidak bisa dilakukan. Sampai saat ini saya tidak menemukan adanya aturan yang memberikan kewenangan bagi Pertamina dalam membatasi BBM subsidi. Pertamina dalam posisi sebagai badan usaha yang diberikan penugasan oleh pemerintah," terangnya.

Dalam hal ini, ia meminta Pertamina seharusnya dalam posisi melakukan pendataan saja melalui aplikasi MyPertamina. Mereka harus menunggu diterbitkannya terlebih dahulu Perpres 191/2014 yang mengatur mengenai pembatasan Pertalite.

"Jika pun mau, BPH Migas yang bertugas mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, menerbitkan SK Kepala BPH (Migas) yang mengatur pembelian Pertalite. Pertanyaannya, maukah BPH Migas? Jangan adu Pertamina dengan konsumen," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar kabar kalau mobil dengan 1.400 CC ke atas akan dilarang menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Mobil-mobil ini seperti jenis Xpander, Mobilio, hingga Avanza.

Untuk itu, pemerintah harus merevisi aturan yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Aturan itu isinya, memuat sejumlah pembatasan kendaraan yang dilarang mengonsumsi BBM subsidi, yakni Solar dan Pertalite.

Revisi aturan tersebut akan memuat memgenai kriteria kendaraan yang dilarang membeli Pertalite. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsumsi Pertalite tak melebihi kuota yang ditetapkan.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan keputusan jenis-jenis pembatasan akan tertuang dalam beleid tersebut. Namun, ia belum memberikan bocoran kriterianya.

"Belum ditetapkan ya, tunggu saja terbitnya revisi Perpres 191/2014," katanya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Minggu (4/9/2022).

Sebelumnya, pemerintah memang berencana untuk membatasi mobil yang boleh membeli Pertalite. Pernah beredar kabar pembatasannya mengacu pada besaran CC mobil, yakni 1.500 CC. Namun, beredar juga kabar kalau pembatasan yang dilakukan untuk 1.400 CC ke atas.

Erika tak menampik maupun mengiyakan kabar ini. Namun, ia mengamini sudah ada rencana pembatasan bagi mobil yang boleh membeli Pertalite.

"Rencananya iya (membatasi jenis mobil)," ujarnya.