Menpan-RB dan Menkes Kebut Tata Tenaga Kesehatan Non-PNS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, sepakat mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara (ASN) atau non-PNS.

Menpan RB Azwar Anas mengungkapkan, penanganan tenaga kesehatan non-PNS seharusnya sudah tuntas, namun diakui masih terdapat beberapa kendala teknis.

"Ini yang harus kita tuntaskan bersama dengan Menteri Kesehatan, karena ini menjadi prioritas bapak Presiden," tutur Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Diakui, permasalahan tenaga kesehatan non-PNS tidak hanya terletak pada jumlah dan kualitas SDM, melainkan juga distribusi yang tidak merata. Pemerintah pun terus menggenjot perbaikan proses pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan.

Untuk diketahui, dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan saat ini usulan disampaikan oleh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Sementara yang mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional adalah Kementerian Kesehatan.

Ini kerap kali menyebabkan terjadinya distribusi nakes yang tidak merata karena daerah-daerah terpencil minim pendaftar.

Karenanya, dilakukan perubahan proses rekrutmen dari pengusulan oleh K/L/Pemda, menjadi berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Kebutuhan nasional harus menjadi rujukan bagi K/L/Pemda dalam mengajukan kebutuhan.

Untuk itu, Menteri Anas terus menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan inventarisasi data tenaga non PNS untuk tenaga kesehatan, yang merupakan salah satu pelayanan dasar di masyarakat. Perbaikan data usulan dengan SISDMK Kemenkes pun perlu dipercepat sehingga ada kesesuaian data dengan usulan yang disampaikan.

"Terkait data kita bereskan bersama-sama. Ini domain Kemenkes dan kita akan ambil kebijakan bersama. Diingatkan juga agar Dinas Kesehatan dan BKD bekerja bersama untuk pendataan," bebernya.

Pemerintah telah mulai menyelenggarakan pemberian dosis keempat kepada tenaga kesehatan. Lalu kapan masyarakat umum bisa mendapatkan booster kedua tersebut?

2 dari 4 halaman

Enabler Penting

Vaksinasi Booster Keempat untuk Nakes — Tenaga kesehatan relawan yang bertugas menunggu untuk mendapatkan vaksinasi dosis keempat di RSDC, Wisma Atlit, Kemayoran, Jakarta. Rabu (3/8/2022). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melaksanakan pemberian vaksinasi Covid-19 dosis keempat atau booster kedua bagi para tenaga kesehatan (nakes). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Senada, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan enabler penting. Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga kesehatan.

Diterangkan, 49 persen puskesmas di Indonesia belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dasar yang lengkap, yaitu dokter dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, kesmas, sanitarian, ahli lab, dan gizi.

Sebanyak 41 persen RSUD kabupaten/kota belum terpenuhi dengan tujuh jenis dokter spesialis (spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, anestesi, radiologi dan patologi klinik).

Pengadaan ASN melalui PPPK dinilai menjadi kesempatan mengakomodasi tenaga non PNS untuk mengikuti PPPK. "Kita gunakan momentum ini untuk menyelesaikan penataan tenaga kesehatan. Karena Presiden fokusnya sejak awal adalah pembangunan SDM," imbuh Menkes Budi Gunadi.

Tidak lupa, Menkes Budi Gunadi juga meminta agar Dinas Kesehatan dan BKD dapat berkoordinasi dalam pendataan tenaga non PNS nakes di seluruh pelosok nusantara. "Database-nya agar jauh lebih rapi dan kita selesaikan tahun ini untuk seluruh indonesia," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Hadapi Pandemi Masa Depan, Menkes Budi Siapkan Nakes Cadangan

FOTO: Pesan Nakes dalam Peringatan 1 Tahun RSDC Wisma Atlet — Tenaga kesehatan menuliskan ucapan setahun RSDC Wisma Atlet saat acara bermain angklung di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara tersebut dilakukan dalam rangka satu tahun beroperasinya RSDC Wisma Atlet Kemayoran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, demi menghadapi pandemi yang sewaktu-waktu bisa terjadi di masa depan, tenaga kesehatan (nakes) cadangan menjadi salah satu kebutuhan yang harus disiapkan. Hal ini belajar dari pandemi COVID-19, bahwa dibutuhkan nakes yang cukup besar dalam penanganan kedaruratan kesehatan, seperti vaksinator dan pelacak kontak (tracer).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, nakes cadangan yang akan dipersiapkan juga berasal dari lintas generasi, seperti Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). Mahasiswa kedokteran dalam jenjang semester yang lebih tinggi juga dipersiapkan untuk tenaga penyuntikan.

“Kita siapkan juga tenaga cadangan, kemarin (awal-awal pandemi COVID-19) kita kan vaksinator kurang, tracer kurang testing kurang, kita siapkan tentara cadangan ya nakes cadangan,” jelasnya saat berdiskusi dengan wartawan beberapa waktu lalu di Gedung Kementerian Kesehatan RI Jakarta, ditulis Senin (29/8/2022).

“Pakai (pengerahan) dari Poltekkes (Politeknik Kesehatan) juga. Intinya, bagaimana (upaya pengerahan tenaga cadangan) tidak memberatkan pemerintah nanti suatu saat kalau ada pandemi. Kita minta juga Pramuka, lumayan kan 5 juta penggalang, belum mahasiswa kedokteran tingkat 4 dan 5 bisa suntik-suntik.”

Adanya rencana memberdayakan sejumlah calon tenaga kesehatan yang berasal dari unsur mahasiswa di program studi kesehatan, Pramuka hingga PMR juga bertujuan lebih menghemat dana. Sebab, penyiapan tenaga cadangan demi menghadapi pandemi di masa depan sebenarnya membutuhkan dana besar untuk dianggarkan.

Pemanfaatan Pramuka dan PMR sebagai tenaga kesehatan cadangan akan jauh lebih mudah. Terlebih mayoritas dari mereka memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan sehingga tak sulit untuk memberikan instruksi terkait proses penanganan pasien nantinya.

4 dari 4 halaman

Tekan Dana Agar Lebih Irit

Satu Juta Kasus COVID-19 di Indonesia — Tenaga kesehatan sebelum bertugas di RSDC Wisma Atlet, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Data Satgas Covid-19 per Selasa (26/1) mencatat kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 13.094 sehingga total menyentuh angka satu juta, tepatnya 1.012.350. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pada kesempatan berbeda, Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan, pemberdayaan Pramuka dan PMR demi mengirit pembiayaan agar tidak mengeluarkan biaya yang besar.

Bagaimana caranya supaya nggak mahal? saya mau berdayakan Pramuka, saya baru sadar Pramuka ada 25 juta itu, ya. Saya mau ke berdayakan yang namanya mahasiswa kedokteran dan Poltekkes perawat,” ucapnya dalam acara ‘Peluncuran Aplikasi SatuSehat’ di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (26/7/2022).

“Kita bina aja, jadi nggak usah keluar biaya banyak-banyak tapi ada syarat-syarat minimum skill-skill minimum terkait dengan pandemi yang kita masukkan ke Poltekkes.Ke kedokteran, ke Pramuka ya mereka suka memiliki kecakapan khusus kan saya baru tahu ada Pramuka Saka Bakti Husada Pramuka khusus kesehatan ini kita pakai. UKS, PMR itu kita pakai.”

Jika rencana pemberdayaan Pramuka dan PMR dapat berjalan lancar, maka akan dapat meminimalisasi pemanfaatan tenaga dari unsur Polri hingga TNI dalam membantu kerja tenaga kesehatan, khususnya dalam menghadapi masalah darurat kesehatan.

"Sehingga nanti kalau ada lagi kita ndak ada datang ke polisi sama TNI, kita bisa pakai memberdayakan masyarakat karena mereka lebih banyak yang paham karena sudah dikasih skill sebagai tenaga cadangan kesehatan ke depan," sambung Menkes Budi Gunadi.

Tenaga cadangan juga diibaratkan mantan Wakil Menteri BUMN ini sebagai ‘tentara cadangan.’ Tujuannya, agar lebih siap berperang saat situasi kedaruratan terjadi seperti pandemi COVID-19.

"Kita mau bikin tenaga cadangan kesehatan. Kalau perang itu ada tenaga tentara cadangan, tentara itu sudah lebih forward looking udah tahu nih suatu saat perang pasti akan terjadi," pungkasnya.

"Kita lupa bahwa perang itu bukan hanya dengan sesama manusia, perang dengan virus terjadi juga 100 tahun sekali, kek, 50 tahun sekali. Ya, kita harus siap.”