YLKI: Harga BBM Boleh Naik, Asal Jangan Harga Bahan Pangan

Agus menilai, kenaikan harga BBM harus diikuti upaya mereformasi pengalokasian subsidi BBM. Artinya, penerima subsidi BBM benar benar pada masyarakat yang berhak, by name by address.

"Menurut kajian Bank Dunia, 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah ke atas. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan," kecam dia.

Di sisi lain, pemerintah harus punya skenario terkait harga minyak mentah dunia. Misal, dengan menyiapkan dana tabung minyak atau oil fund.

"Dengan dana ini, jika harga minyak mentah sedang turun, maka selisihnya bisa disimpan. Jika harga minyak mentah sedang naik, maka tidak serta merta harga BBM di dalam negeri harus naik," teramg dia.

"Pemerintah harus melakukan skala prioritas dalam pengalokasian dana APBN. Dengan demikian keseimbangan dana APBN tidak mengalami bleeding," pungkas Agus.

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi untuk BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar, tetapi juga harga BBM nonsubsidi yaitu Pertamax.

Sejak 3 September 2022, harga BBM Pertalite naik dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga BBM Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Meski terjadi kenaikan, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebut, harga BBM subsidi di Indonesia masih cukup murah dibandingkan negara tetangga di ASEAN lainnya. 

"Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN misalnya, Malaysia, memang masih lebih murah, karena mereka memberikan subsidi yang besar juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan (negara) tetangga kita lainnya yaitu Vietnam, harga BBM di sana paling murah Rp 14.000, dan di Thailand juga mulai Rp 15.000," kata Mamit kepada Liputan6.com, Senin (5/9/2022). 

Jadi sebenarnya kita masih jauh lebih murah dengan harga saat ini meskipun sudah di angka Rp 10 ribu. Karena ada subsidi yang ditanggung pemerintah," lanjutnya. 

Kenaikan harga BBM subsidi memang sudah harus dilakukan. Hal itu dikarenakan BBM subsidi tidak tepat sasaran, di mana 80 persen penggunanya adalah masyarakat mampu. 

"Sedangkan kalau kita mengacu pada UUD energi, disampaikan bahwa BBM subsidi itu seharusnya diakses masyarakat miskin atau kurang mampu, dengan demikian karena tidak tepat sasaran, maka harus dilakukan perubahan atau penyesuaian," jelas Mamit.

"Kedua, subsidi dan beban kompensasi yang ditanggung Pemerintah saat ini jumlahnya juga sangat besar sekali. Subsidi dan kompensasi energi tahun ini bisa mencapai di angka Rp 502,4 triliun di mana itu sudah memberatkan keuangan negara. Menurut saya, dengan jumlah yang begitu besar, jumlah ini menjadi mubazir," tambahnya.

Menurut Mamit, karena subsidi yang tak tepat sasaran, Pemerintah kedepannya bisa menggunakan dana bantuan untuk hal produktif lainnya, misalnya peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, atau kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga, juga bisa untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, hingga nelayan dan petani. 

"Saya kira sejauh ini, pemberlakukan harga BBM kita sudah cukup bagus. Hanya pola subsidinya yang perlu diubah, dari berbasis barang menjadi berbasis orang," ujarnya.