Sukses

Harga BBM Naik, Subsidi Energi di APBN Tetap Jebol

Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis Solar, Pertalite dan Pertamax.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis Solar, Pertalite dan Pertamax. Namun kenaikan harga BBM tersebut tidak serta merta kompensasi dan subsidi energi pemerintah yang mencapai Rp 502,4 triliun itu sudah cukup.

Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap bengkak menjadi Rp 648 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah dari hitungan pemerintah jika harga BBM tidak dinaikkan, yakni Rp 698 triliun.

"Degan kenaikan kemarin, kita perkirakan (subsidi energi) tidak jadi Rp 698 triliun tapi di sekitar Rp 648 triliun sampai Rp 650 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam talkshow bertajuk Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Suahasil mengatakan subsidi pemerintah untuk energi masih sangat besar meskipun pemerintah sudah menaikkan harga BBM. Jika konsumsi masyarakat sampai akhir tahun trennya sama, maka APBN harus menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp 147,6 triliun.

Angka ini merupakan tambahan yang harus dialokasikan pemerintah untuk menutupi biaya kompensasi dan subsidi BBM sampai akhir tahun.

"Efeknya ini 4 bulan ke depan sampai Desember. Kita lihat saja sampai akhir tahun, APBN harus alokasikan Rp 650 triliun agar harganya bisa stabil di tingkat masyarakat," kata dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Konsumsi Masyarakat Tetap Tinggi

Suahasil memperkirakan konsumsi masyarakat terhadap energi sampai akhir tahun akan tetap tinggi. Penggunaan Pertalite diperkirakan akan tembus 29 juta kiloliter (KL) dari yang sebelumnya hanya 23 juta KL. Konsumsi Solar menjadi 17,4 juta KL dari semula 15 juta KL.

Pemerintah pun akan berkomunikasi dengan DPR untuk menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi. Sebab, bila anggaran ini tidak ditambah tahun ini, maka sisa kompensasi dan subsidi yang dikeluarkan tahun ini akan menjadi utang pemerintah kepada Pertamina.

"Untuk antisipasi ini kami akan komunikasikan dengan DPR," kata dia.

 

3 dari 3 halaman

Diskusi dengan DPR

Penambahan anggaran kuota ini akan menjadi diskusi internal pemerintah dan DPR. Namun dia memastikan ketersediaan BBM di tingkat masyarakat akan tetap terjamin karena sudah menugaskan Pertamina sebagai BUMN-nya.

"Penambahan kuota ini hanya didalam diskusi kita saja, tapi masyarakat ini bisa beli di semua SPBU dan terjamin ketersediaannya. Pertalite dan Solar ini akan tetap tersedia, makanya masyarakat tidak usah khawatir," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.