Desak DPR Batalkan Kenaikan Harga BBM, Buruh Surati 9 Parpol

Buruh Bakal Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta Kelompok buruh dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengirim surat ke 9 partai politik di DPR RI. Isinya mendesak wakil rakyat membatalkan kenaikan harga BBM Subsidi.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM Subsidi jenis Solar menjadi Rp 6.800 per liter. BBM penugasan Pertalite Rp 10.000 per liter, serta Pertamax Rp 14.500 per liter.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan, ASPEK Indonesia secara resmi telah mengirimkan surat kepada 9 Partai Politik yang ada di DPR RI pada Jumat (2/9/2022). Terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Ternyata, pemerintah tetap memutuskan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar.

Dalam suratnya kepada 9 Partai Politik yang ada di DPR RI, ASPEK Indonesia mendesak seluruh Pimpinan dan Anggota Partai Politik yang berada di DPR RI periode 2019-2024, untuk juga menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana Pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar.

Surat ASPEK Indonesia ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan.

Mirah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan hati nurani dan segera membatalkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar, karena kondisi rakyat kecil saat ini sangat sulit. Sebelum harga BBM naik saja, harga-harga kebutuhan bahan pokok telah naik melambung. Kondisi jutaan pekerja yang ter-PHK masih belum mendapatkan kepastian pekerjaan dan upah yang layak.

"Tugas Pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan membebani rakyat apalagi mengeluh kepada rakyat," ujar Mirah dalam keterangannya, ditulis Senin (5/9/2022).

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikan harga BBM subsidi dan non subsidi. Pengumuman ini disampaikan Sabtu (3/9) siang bersama sejumlah menteri terkait.

2 dari 3 halaman

Dipaksakan

20170105-BBM-Naik-AY1 — Papan petunjuk BBM yang berada di SPBU, Jakarta, Kamis (5/1). Penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mirah menyebut kenaikan BBM subsidi menjadi satu hal yang dipaksakan. Dimana kondisi masyarakat yang belum pulih ekonominya dan jutaan pekerja terkena PHK.

"Serta melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, membuktikan bahwa Pemerintah tidak peduli dengan kondisi riil masyarakat," kata Mirah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyatnya, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup rakyat.

"Pemerintah jangan malah mengeluh, dengan merasa terbebani subsidi untuk rakyat! Kewajiban Pemerintah sesuai amanat Konstitusi UUD 45 adalah mensejahterakan rakyat," tegasnya.

3 dari 3 halaman

Subsidi Dialihkan ke Bansos

Harga BBM Naik, Pertalite Jadi Rp 10.000, Pertamax Jadi 14.500, Solar Jadi 6.800 — Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi. Anggaran subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, karena selama ini BBM subsidi masih banyak digunakan oleh orang mampu.

Jokowi menjelaskan, Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan menignkat terus," kata Jokowi dalam Konferensi Pers perihal Pengalihan Subsidi BBM, Istana Merdeka, Sabtu (3/9/2022).

Dinikmati Mobil

Tercatat lebih dari 70 persen subsidi BBM, justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Jokowi menegaskan, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

"Saat ini Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, ini adalah pilihan terakhir Pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingg harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," ujarnya.