Perintah Menko Airlangga ke Pemda: Turunkan Inflasi di Bawah 5 Persen

Oleh Liputan6.com pada 01 Sep 2022, 19:30 WIB
Diperbarui 01 Sep 2022, 19:30 WIB
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok: ekon.go.id)
Perbesar
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok: ekon.go.id)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para kepala daerah menurunkan tingkat inflasi di wilayah masing-masing. Dia meminta tingkat inflasi daerah tidak lebih dari 5 persen.

"Gubernur-gubernur yang angkanya (inflasi daerah) di atas nasional diminta menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5 persen," kata Menko Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Airlangga menuturkan, per Agustus 2022 terdapat 66 kabupaten/kota yang angka inflasinya di atas 4,69 persen. Sedangkan 27 kabupaten/kota lainnya lebih dari inflasi nasional.

"Secara spasial 66 kabupaten/kota inflasi di atas nasional, ini turun dari sebelumnya 69 kabupaten/kota," kata dia.

10 Rekomendari TPIP untuk Pemerintah Daerah

Adapun wilayah dengan tingkat inflasi tinggi antara lain Jambi 7,7 persen, Sumatera Barat 7,1 persen, Riau 5,8 persen, Bangka Belitung 6,37 persen. Lalu Aceh inflasinya 6,33 persen. Sumatera Selatan 5,44 persen dan Kalimantan Selatan 6,4 persen.

Demi menurunkan tingkat inflasi daerah, pemerintah pusat melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) merekomendasikan 10 upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah, antara lain:

1. Perluasan kerjasama antar daerah terutama daerah yang surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan komoditas.

2. Pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan stakeholder.

3. Memanfaatkan platform digital untuk perlancar distribusi.

4. Pemberian subsidi ongkos angkut untuk memperlancar distribusi, ini bisa dilakukan dengan kepada daerah masing-masing.

5. Mempercepat implementasi tanaman pangan di pekarangan masing-masing. Misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan tinggi terutama menuju akhir tahun.

6. Daerah diminta untuk membuat neraca pangan komoditas strategis atau 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing. Secara nasional ini sudah dimiliki dan dibantu Badan Pangan untuk penguatan sarana dan prasarana untuk produk hasil pertanian termasuk penyimpanan until cool storage di daerah sentra produksi.

7. Penanganan belanja tak terduga di APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai edaran yang diberikan Kemendagri.

8. Optimalisasi TKDD antara lain DAK fisik dengan tematik ketahanan pangan.

9. Penggunaan DAU dan DBH 2 persen untuk meredam harga pangan dan memberi bantuan sosial atau dukungan di sektor transportasi

10. Sinergi TPID-TPID untuk mempercepat stabilitas harga

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Inflasi Tahunan Agustus 2022 Tembus 4,69 Persen, Ini Biang Keroknya

Mengenal Konsep Inflasi dalam Ekonomi
Perbesar
Ilustrasi Konsep Inflasi Credit: pexels.com/pixabay

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2022 terjadi inflasi sebesar 4,69 persen secara tahunan. Penyebab utamanya inflasi berasal dari makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,73 persen secara tahunan.

"Tingkat inflasi tahun kalender pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,63 persen, sementara itu tingkat inflasi tahunan dari tahun ke tahun pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen," kata Kepala BPS Margo Yuwono, dalam keterangan pers, Kamis (1/9/2022).

Jika dirinci komoditas yang dominan atau memberikan andil pada inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau diantaranya cabai merah, minyak goreng, rokok kretek filter, telur ayam ras, Ikan Segar, dan bawang  merah.

Margo menjelaskan, perkembangan inflasi pada Agustus 2022 ini kalau dilihat menurut komponen. Komponen inti memberikan andil sebesar 2 persen dan penyebabnya antara lain karena naiknya beberapa harga komoditas pada ikan segar, sewa rumah, dan mobil.

"Dilihat dari tren panjangnya untuk inflasi komponen inti menunjukkan tren terus meningkat. Komponen inti kurang lebih mencakup 711 komoditas. Dan dengan naiknya inflasi inti ini menunjukkan permintaan masih bagus dan mengindikasikan daya beli masyarakat masih baik," ujarnya.

Disisi lain sejak  Februari 2022, ini terlihat bahwa inflasi  pada komponen harga yang diatur Pemerintah ini konsisten mengalami tren peningkatan.

"Yang mengalami peningkatan yang konsisten itu adalah inflasi pada harga yang diatur oleh Pemerintah," ujarnya.


Kelompok Pengeluaran

Selama PPKM, Inflasi Agustus 2021 Diperkirakan 0,04 Persen
Perbesar
Pedagang melayani pembeli kebutuhan pokok di kiosnya di Pasar Lembang, Tangerang, Selasa (24/8/2021). Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) alias inflasi akan berlanjut pada bulan Agustus 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, perkembangan inflasi pada Agustus 2022 dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang utama deflasi pada Agustus  2022 berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,48 persen, dan berasal dari sektor transportasi sebesar 0,01 persen.

Kemudian, kalau dilihat penyebabnya pada kelompok ini berasal dari bawang merah yang memberikan andil pada inflasi sebesar 0,15 persen.  Cabai merah juga memberikan andil pada deflasi sebesar 0,12 persen, cabai rawit andil terhadap deflasi sebesar 0,07 persen.

"Dengan pulihnya pasokan ini menyebabkan harga bawang merah, cabe merah, cabe rawit di bulan Agustus harganya mengalami penurunan," ujarnya.

Rinciannya untuk sektor transportasi memberikan andil 0,01 persen terhadap deflasi. Penyebabnya, yaitu menurunnya tarif angkutan udara. Margo menegaskan, tarif angkutan udara ini memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen.

"Kalau dilihat penyebabnya kenapa tarif angkutan udara itu mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi 0,03 persen, karena menurunnya harga Avtur dan ada kebijakan pemerintah yang menggratiskan tarif PNBP untuk jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara di Bandara," pungkasnya. 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya