Harga BBM Belum Naik, Jokowi: Semua Masih Dihitung

Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying di tengah wacana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting meminta masyarakat untuk melakukan pembelian BBM subsidi sesuai kebutuhan. Hal ini untuk menghemat kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami menghimbau agar konsumen bisa hemat dalam menggunakan BBM, dan membeli sesuai dengan kebutuhan," ucap Irto kepada Merdeka.com di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Terkait dengan waktu penerapan kenaikan harga BBM subsidi, Irto belum bisa berkomentar lebih jauh. Saat ini, Pertamina masih menunggu keputusan regulator terkait penyesuaian harga tersebut.

"Kami masih menunggu arahan dari regulator," tekannya.

Sebelumnya, Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan jika kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November mendatang. Menyusul, rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.

"Seperti yang kita sampaikan di berbagai tempat, Oktober atau November bisa sudah tidak ada lagi Pertalite dan Solar. Kecuali ada kebijakan untuk menambah kuota (BBM subsidi)," kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman.

Saleh mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. Sementara kuota solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL.

Adapun, realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang tengah disusun bisa segera diselesaikan. Sehingga, BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal dalam mengatur distribusi BBM subsidi tersebut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai diberikan hari ini. Penyaluran BLT sebesar Rp 600 ribu itu dimulai dari kantor pos Kabupaten Jayapura.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan. Per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu, dan diberikan dua kali. Rp 300 ribu, Rp 300 ribu . Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura," kata Jokowi di Papua, Rabu (31/8/2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sasaran BLT subsidi BBM tersebut adalah 20,65 juta warga Indonesia. Harapannya, menurut Presiden Jokowi agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," kata Presiden Jokowi.

Selain itu pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menuturkan, sebanyak 16 juta pekerja yang bergaji Rp 3,5 juta per bulan juga mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu.

"Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 jutapenerima manfaat juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja. Juga sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," kata Jokowi.

Sebelumnya, di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan tiga tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.

Adanya bansos ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"Sesuai instruksi Presiden Jokowi, untuk memberikan bantalan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan 3 jenis tambahan bantalan sosial," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa 30 Agustus 2022.

Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial, Rp 300 ribu dimulai minggu ini dan Rp300 ribu kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.

Kedua, yaitu bantuan subsidi gaji kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta/bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu dan dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.