Pendaftar MyPertamina Tembus 1 Juta Kendaraan, 70 Persen Konsumen Pertalite

Dalam meningkatkan jumlah pendaftar, Irto mengatakan untuk mempermudah masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga terus menambah titik booth pendaftaran langsung.

Bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan handphone, pendaftaran online juga terus dipastikan tidak ada kendala melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina.

“Ada lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar diseluruh Indonesia, lokasinya bisa dicek langsung melalui https://mypertamina.id/lokasi-pendaftaran-offlinebbm-subsidi-tepat . Selain mendorong masyarakat mendaftar, kami juga memastikan proses verifikasi berjalan dengan maksimal sehingga prosesnya bisa tepat waktu,” lanjut Irto.

Irto juga terus mengingatkan kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi agar segera mendaftarkan kendaraannya. Pertamina Patra Niaga juga saat ini sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa titik.

Pemerintah masih terus merumuskan rencana kenaikan harga BBM. Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) juga menyiapkan platform MyPertamina untuk membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite.

Pertalite yang dibanderol Rp 7.650 per liter masih jauh lebih rendah dibanding harga keekonomiannya. Bila pembeliannya tak dibatasi, anggaran pemerintah bakal semakin jebol untuk mengeluarkan subsidi yang nilainya kini mencapai Rp 502,4 triliun.

Bila harga BBM Pertalite nantinya naik, apakah calon pembelinya tetap wajib mendaftarkan diri di MyPertamina?

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan terbaru soal harga BBM subsidi. "Kita tunggu keputusan pemerintah," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (25/8/2022).

Kendati begitu, ia menilai penggunaan aplikasi MyPertamina tetap dibutuhkan untuk memantau distribusi Pertalite kepada konsumen, sehingga lebih tepat sasaran.

"Namun bila tetap ada unsur subsidi di BBM nanti, supaya bisa tepat sasaran, seharusnya penggunanya tetap terdata," kata Irto.

Adapun terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk duduk bersama mendiskusikan hal tersebut.

Seperti dilakukan pada Rabu (24/8/2022) kemarin, kala Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memanggil sejumlah pejabat seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pihaknya bakal mendengar semua masukan dari berbagai pihak, sebelum memformulasikan penyesuaian harga BBM dalam sebuah kebijakan.

Hasil pembahasan para menteri ini nantinya akan dibawa ke meja Presiden Joko Widodo untuk diambil keputusan. Namun setiap perkembangan rapat juga dilaporkan ke Presiden.

"Laporan itu kan dilaporkan terus perkembangannya, cuma karena prosesnya masih berproses, nanti akan ada yang dilaporkan," kata Susi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.