Sukses

Inflasi Ancam Kesejahteraan Warga RI Meski Tak Setinggi di Negara Lain

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyebut inflasi bisa menjadi ancaman kesejahteraan masyarakat Indonesia. Utamanya pada sektor pangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyebut inflasi bisa menjadi ancaman kesejahteraan masyarakat Indonesia. Utamanya pada sektor pangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia mengisahkan dunia dihadapkan pada krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Bahkan, memicu beberapa negara mencatatkan rekor inflasi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita di Indonesia walaupun tak setinggi di negara lain tapi inflasi ini sudah mulai menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Pada Juli kemarin 4,9 persen, salah satu sumber utama melonjaknya inflasi kita bersumber dari inlfasi pangan yang telah mencapai 11,5 persen (11,47)," kata dia dalam Kick-Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sumatera Utara, Rabu (31/8/2022).

Ia juga menegaskan kembali kalau tingkat inflasi ini adalah angka terbesar dalam 8 tahun berturut-turut. Tingkat inflasi pangan juga menjadi satu hal yang kritikal.

Pasalnya bobot inflasi pangan terhadap pengeluaran rumah tangga di Indonesia khususnya menengah ke bawah cukup besar. Sehingha kenaikan inflasi bahan pangan akan menggerus daya beli.

"Dan akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat di (golongan) menengah ke bawah apabila kita tak tangani dengan baik akan berdampak pada sosial politik dan bahkan keamanan," terangnya.

"Acara di Deli Serdang ini ini tentu sebuah pertemuan yang srategis diantara sawah dan kebun cabai disini. Ini pertemuan strategis untuk kita saling bergandeng tangan didalam kita mengatasi inflasi pangan di daerah sumut ini," tambah dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Segera Teratasi

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi XI Sihar Sitorus​ berharap tantangan yang ada dalam mengatasi inflasi pangan bisa segera tertangani.

“Kendala dan tantangan dapat terselesaikan melalui kolaborasi seluruh komponen, harga dapat terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Bank Indonesia perlu terus mendorong terobosan untuk membantu penerapan digitalisasi pertanian," kata dia.

Rangkaian kegiatan Kick Off GNPIP Sumatera Utara diawali dengan pelaksanaan panen bersama cabai merah oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Sumatera Utara serta segenap unsur Forkopimda Sumatera Utara. Upaya sinergitas pengendalian inflasi pada kegiatan ini juga meliputi komitmen perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Kemudian peresmian klaster baru hortikultura, pemberian 77.000 bibit cabai merah dalam rangka mendorong gerakan Urban Farming, serta penyerahan program Dedikasi untuk Negeri berupa alat digital farming, sarana prasarana usaha alat tangkap nelayan, dan sarana pendukung produksi pertanian guna mendukung pengembangan serta peningkatan kapasitas di sisi hulu.

 

3 dari 4 halaman

Tekan Inflasi Pangan ke 5 Persen

Bank Indonesia tengah berupaya untuk menurunkan tingkat inflasi pangan dari sekitar 11,47 persen menjadi 5 persen. Mengingat sektor pangan memiliki andil besar dalam penghitungan keseluruhan tingkat inflasi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan, upaya ini bisa dilakukan dengan menjalankan 7 program yang telah disusun. Khususnya dalam rangka pengendalian inflasi pangan di daerah.

"Target kita adalah bagaimana menurunkan inflasi pangan yang tadi 11,5 persen tadi menjadi ke 5 persen, nah itu target kita," kata dia dalam Kick-Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Sumatera Utara, Rabu (31/8/2022).

Meneruskan perintah Preside Joko Widodo, Juda menyampaikan 7 program turunan yang dinilai bisa menekan tingkat inflasi pangan.

Pertama, diperlukannya optimalisasi anggaran Kementerian/Lembaga serta Pemerintah daerah untuk operasi pasar dan stabilisasi harga serta menjaga daya beli. Menyusul ini, telah adanya surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri tentang kewenangan kepala daerah soal inflasi pangan.

"Tentu saja ini merupakan payung hukum bagi upaya pengendalian pangan," ujarnya.

Kedua, adanya kerja sama antara pemerintah daerah. Ini disebut sebagai jalan keluar paling cepat untuk mengatasi inflasi pangan. Juda meminta kolaborasi ini dilakukan secara masif di berbagai daerah.

 

4 dari 4 halaman

Optimalkan Distribusi Pangan

Ketiga, mengoptimalkan distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkutan. Keempat, penguatan ketahanan kolltikultura dan penguatan pangan strategs lainnya, khususnya cabai dan bawan merah yang menjadi sumber inflasi pangan di berbagai daerah.

"Saat ini kami di banyak daeraht erus melakukan replikasi implmentasi base practice oleh klaster cabai dan bawang merah, bersinergi dngan stakehoder lainnya," terang dia.

Kelima, peningkatan pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi (saprodi). Tujuannya guna meningkatkan produktivitas petani di berbagai daerah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.