OJK Kembali Gelar Kompetisi Inklusi Keuangan 2022

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) yang ke sembilan di tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan bagi masyarakat umum dan/atau sektor jasa keuangan. Tema kegiatan KOINKU tahun 2022 adalah, "Inovasi Model Inklusi Keuangan Dalam Mendukung Implementasi Ekonomi Hijau".

Dikutip dari pengumuman OJK, Senin (29/8/2022), tema tersebut merujuk pada peluncuran “Taksonomi Hijau Indonesia” yang telah dilaksanakan OJK bersama delapan Kementerian, Lembaga Internasional dan akademisi pada tanggal 20 Januari 2022, yang berisikan daftar klasifikasi aktivitas ekonomi dalam rangka mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim, serta digunakan sebagai panduan aktivitas ekonomi hijau nasional.

Taksonomi Hijau Indonesia yang tercakup dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan baik pemberian insentif maupun disinsentif dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Taksonomi Hijau dianggap sebagai langkah awal dalam mencapai Ekonomi Hijau, yang diharapkan dapat menciptakan perekonomian Indonesia yang menitikberatkan pada proteksi lingkungan.

Implementasi ekonomi hijau merupakan salah satu Inisiatiaf dalam peningkatan akses terhadap produk dan layanan keuangan, yang tentunya terus diupayakan oleh OJK melalui penerbitan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, yang bertujuan untuk mengajak Lembaga Jasa Keuangan ikut serta meningkatkan inklusi keuangan, sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang seluas-luasnya pada berbagi produk dan layanan Keuangan formal.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada tahun 2019, terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, baru tercatat sebesar 76,19 persen dari total responden yang telah menggunakan produk dan/ atau layanan jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan.

Angka tersebut masih perlu didorong, untuk mencapai target sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif, sebesar 90 persen pada tahun 2024.