Atasi Anggaran Pensiunan PNS, Hadi Poernomo Usulkan CCTV Perpajakan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usul melakukan perombakan pada skema pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS atau aparatur sipil negara (ASN). Alasannya, skema pensiun PNS saat ini sangat membebani belanja anggaran pemerintah.

mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo yang juga menjadi anggota Dewan Pembinaan Persatuan Pensiunan Para Pegawai Pajak (P5) pun memberikan usul untuk Sri Muyani.

Menurutnya, kontribusi ASN dan TNI/Polri jauh lebih besar dibandingkan belanja untuk membayar pensiunan yang mencapai Rp 136,6 triliun per tahun.

"Jika dikuantifikasikan nilai Rp 136,4 Triliun tiap tahunnya tersebut sebenarnya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan sumbangsih pensiunan," katanya dikutip dari Belasting.id, Senin (29/8/2022).

Hadi menyebutkan kontribusi para pensiunan bisa lebih besar. Pasalnya, sistem perpajakan yang dibangun saat ini merupakan hasil sumbangsih para pensiunan ASN DJP.

Berdasarkan hasil penelitiannya, sistem pajak Indonesia perlu dilakukan perbaikan dengan mendudukkan hak dan kewajiban masing-masing baik dari warga pajak maupun dari negara melalui keseimbangan antara fasilitas dan kewajiban.

Salah satu usulannya adalah penerapan bank data sebagai CCTV perpajakan. Pengalaman sebagai fiskus di DJP menyebutkan bank data mampu mengeliminasi kesulitan petugas pajak yang sering mengeluh adanya batasan data dalam mengejar target pajak yang telah ditetapkan.

"Bahkan bank data sebagai CCTV Perpajakan akan mampu membuat penerimaan pajak melebihi target sehingga akan terjadi keleluasaan negara dalam mengatur keuangan baik untuk subsidi, operasional, bahkan investasi," ujar Hadi Poernomo.

Oleh karena itu, skema bank data sebagai CCTV perpajakan perlu dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai solusi yang komprehensif. Hal tersebut tidak hanya untuk menutup kebutuhan membayar para pensiunan tetapi juga untuk mendukung kebijakan nasional dalam jangka panjang.

"Ide yang akan memberikan perubahan bagi Indonesia ke arah lebih baik kiranya perlu diuji oleh Menteri Keuangan, dalam hal ide tersebut memang dapat menghadirkan perubahan ke arah penerimaan perpajakan yang lebih baik sehingga selaras dengan kebijakan nasional," imbuhnya.