Menko Luhut Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik: Permudah Belanja Barang dan Jasa

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara.

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara. Peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tidak hanya itu, QRIS yang merupakan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, kini diarahkan untuk mendukung interkoneksi pembayaran antarnegara melalui pengembangan QRIS antarnegara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan, KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh bapak Presiden pada 25 Maret 2022 di Bali.

Selain itu pengembangan KKP Domestik adalah bentuk implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2022, terkait penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan Pemerintah Pusat dan daerah.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah mengembangkan sistem dalam KKP Domestik ini dengan menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan, karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," kata Luhut dalam peresmian KKP Domestik dan QRIS Antarnegara, secara virtual, Senin (29/8/2022).

Luhut juga mengucapkan Terimakasih kepada OJK, Bank Himbara serta pihak lainnya yang mendukung penuh implementasi KKP domestik. Menurutnya, KKP domestik menjadi penting untuk diimplementasikan dalam rangka transparansi, serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa Pemerintah.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah sebuah sistem kredit yang diajukan kepada pihak bank, demi mendapatkan sejumlah uang yang Anda butuhkan. Dalam hal ini, Anda harus membayar cicilan pinjaman uang tersebut secara berkala setiap bulan beserta dengan bun...

2 dari 3 halaman

Bantu UMKM

Di sisi lain, melalui KKP domestik ini diharapkan akan mempercepat pembayaran ke UMKM. Untuk itu seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN diharapkan segera menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing.

"KKP domestik ini sekiranya bisa segera diadopsi dan diimplementasikan juga oleh Pemerintah daerah, diperlukan dukungan dari BPD dalam rangka perluasan KKP domestik di daerah. Kiranya Bank Indonesia turut mendampingi ke seluruh Pemerintah daerah," ujar Luhut.

Luhut menambahkan, Bank Indonesia dan OJK perlu juga terus mengembangkan KKP domestik sehingga dapat digunakan saat belanja di merchant online, maupun offline, di dalam maupun di luar negeri.

"KKP domestik ini bisa segera termanfaatkan di seluruh instansi Pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju sejahtera dan mandiri," pungkas Luhut.

3 dari 3 halaman

BI Seleksi Bank Distributor Rupiah Digital

Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia Gratis, Ini Syaratnya — Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) tengah menseleksi perbankan maupun perusahaan-perusahaan sistem pembayaran terbesar untuk mendistribusikan rupiah digital.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pihak bank sentral memilih untuk mendistribusikan rupiah digital secara grosir (wholesale), yakni hanya kepada perbankan maupun perusahaan payment system terbesar.

"Kita sedang dalam proses menseleksi pemain terbesar dalam bank, perusahaan sistem pembayaran yang akan dimandatkan untuk mendistribusikan rupiah digital," ujar Perry dalam Konferensi Internasional Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (BMEB) ke-16, Kamis (25/8/2022).

Perry menyampaikan, Bank Indonesia bakal menyalurkan rupiah digital hanya kepada perbankan atau perusahaan sistem pembayaran terpilih, dengan dapat menggunakan Distributed Ledger Technic (DLT) yang dimiliki masing-masing.

"Platform distribusinya akan menggunakan DLT blockchain, dan perbankan terpilih nantinya akan punya dua akun, yakni akun digital dan akun standar," terangnya.

Menurut dia, keberadaan rupiah digital jadi salah satu bentuk kedaulatan negara yang jadi tanggung jawab pihak bank sentral, khususnya saat dunia sedang berfokus pada isu digitalisasi.

"Tidak ada negara di dunia ini tanpa kedaulatan daripada mata uangnya, baik itu dolar Amerika Serikat, euro, yuan China, juga rupiah," ungkap dia.

"Itu lah mengapa Bank Indonesia perlu mencermati CBDC (central bank digital currency). Itulah alasan mengapa Bank Indonesia sedang dalam proses merilis rupiah digital," tegas Perry.

Infografis: Deretan Bank Digital di Indonesia (Liputan6.com/Abdillah)

Ramadan dan Idulfitri 1445 H, BI Siapkan Uang Tunai Rp197,6 Triliun

Seorang pria menunjukkan uang kertas Rupiah yang baru, yang akan diberikan kepada anggota keluarganya saat perayaan Idul Fitri, di Jakarta pada 28 Maret 2024. (Adek BERRY/AFP)

Warga antre untuk menukarkan uang di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Selasa (19/3/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Bank Indonesia
Perusahaan
BI atau Bank Indonesia merupakan bank sentral milik Negara Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Bank Indonesia
Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
QRIS
Bisnis
QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard.
Lihat Selengkapnya
QRIS
Kartu Kredit Pemerintah Domestik
KKP Domestik
QRIS Antarnegara