Dicari, 9.300 Tenaga Konstruksi Bersertifikat untuk Bangun IKN Nusantara

Pemerintah terus mengajak pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pasalnya, porsi dana APBN untuk proyek tersebut tergolong minim, hanya sekitar 20 persen saja.

"Kesempatan untuk berinvestasi di IKN terbuka bagi semua pihak, dari berbagai skala usaha, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, Sidik Pramono, Rabu (24/8/2022).

"Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan IKN sampai tahun 2045 yang akan mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari non-APBN," ungkap dia.

Sidik melanjutkan, pemerintah melalui tim lintas kementerian/lembaga menyiapkan berbagai skema dan insentif untuk investasi di IKN. Rancangan peraturannya diharapkan dapat disahkan dalam waktu dekat ini.

"Otorita IKN mengapresiasi semua pihak, termasuk atas kesiapan Kadin Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam menggaet investor, termasuk investor dari dalam negeri," sebut dia.

Dia pun berharap atas keterlibatan investasi swasta benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Sehingga berbagai sarana/prasarana di Ibu Kota Negara Nusantara sudah dapat terbangun per 2024 mendatang.

"Harapannya, tahun 2024 investor dalam negeri dapat terlibat dalam pembangunan rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, mixed use, komersial niaga, ataupun fasilitas hunian," tuturnya.

Pemerintah akan menyiapkan anggaran sebanyak Rp 600 miliar untuk pembangunan 22 tower rumah susun (Rusun) bagi para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Rusun di IKN Nusantara tersebut dibangun Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adhi Karya dengan masing-masing tower setinggi empat lantai dengan teknologi modular yang dapat menampung sebanyak sekitar 17.000 pekerja konstruksi.

"Anggaran pembangunan Rusun pekerja konstruksi ini sekitar Rp 600 Miliar," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam pernyataannya, Senin (22/8).

Iwan menerangkan, pihaknya akan berupaya membangun Rusun dengan teknologi fabrikasi hunian modular. Hal itu diperlukan agar proses pembangunan Rusun bisa berjalan dengan cepat dan memiliki ukuran yang tepat.

Menurut Iwan, saat ini yang dua tugas pembangunan hunian di IKN Nusantara yakni pembangunan hunian pekerja konstruksi tahap 1 sebanyak 22 tower dan rumah dinas untuk para menteri sebanyak 36 unit.

Untuk Rusun pekerja konstruksi diperkirakan dapat selesai dibangun dengan target waktu pembangunan sekitar tiga bulan dengan teknologi hunian modular.

"Rusun yang kami bangun untuk pekerja sebanyak 22 tower masing-masing empat lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain hunian lengkap dengan meubelair, kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah dan building management. Kami juga mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan Rusun pekerja konstruksi ini," katanya. 

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pekerjaan pembangunan Rusun pekerja ini harus dilaksanakan secara cepat karena sekitar akhir tahun pekerjaan konstuksidi IKN Nusantara mulai berjalan di lapangan.

Rusun tersebut dibangun Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adhi Karya dengan masing-masing tower setinggi empat lantai dengan teknologi modular yang dapat menampung sebanyak sekitar 17.000 pekerja konstruksi.

"Kami ingin para pekerja konstruksi di IKN Nusantara bisa bekerja dengan aman sesuai standar dan tinggal di hunian yang layak dan sehat sehingga hasil pembangunan juga berkualitas," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Aswin Grandiarto Sukahar menerangkan, Rusun ini dibangun sebanyak 22 tower dan dibangun di atas lahan seluas Rp 19,88 Hektar. Peruntukkan Rusun ini adalah untuk para pekerja tenaga ahli dan tenaga terampil.

"Untuk tahap pertama ada dua site pembangunan Rusun pekerja yakni site 1 untuk tenaga ahli 288 orang dan Rusun tipe A untuk tenaga ahli 6.912 orang dan tipe B sebanyak 3.136 orang Selain itu juga site 2 untuk tenaga terampil tipe B untuk 6.272 orang. Jadi Rusun ini dapat menampung sebanyak ribuan pekerja lengkap dengan fasilitas penunjangnya," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN di Kalimantan Timur bisa selesai pada 2024. 

Itu termasuk pembangunan infrastruktur dasar di KIPP IKN, antara lain Istana Negara, Istana Wakil Presiden, gedung perkantoran, jalan nasional, jalan tol, sistem drainase dan sanitasi, hingga penyediaan sumber daya air. 

Adapun pada RAPBN 2023, Kementerian PUPR telah menyiapkan pagu anggaran untuk IKN sebesar Rp 20,8 triliun. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru sepanjang 2022-2024 mencapai sekitar Rp 43 triliun.

"Jadi semua sudah kita tenderkan dengan anggaran tahun ini Rp 5,4 triliun. Kemudian tahun depan Rp 20,8 triliun, sama semua kegiatannya di KIPP itu, termasuk air baku atau air minum, sanitasi, drainase, bangun kota di sana. Kita programkan 2024 akan selesai untuk KIPP tahap I itu," ujar Menteri Basuki, Selasa (16/8/2022).

Sebelumnya, Menteri Basuki menyatakan, pembangunan IKN akan segera dimulai pada September 2022. Ini dilakukan pasca Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukan anggaran IKN ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR sebelumnya telah mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada 2022 ini kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,4 triliun.