Sukses

Jokowi: Uang APBN, BUMN hingga APBD Wajib Beli Produk Dalam Negeri

Jokowi mengaku telah meminta seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah membuat komitmen tertulis untuk membeli produk lokal dalam anggaran belanjanya.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jika pemerintah harus mulai mengurangi belanja barang impor. Kepala negara meminta APBN, APBD hingga belanja di BUMN diprioritaskan membeli produk lokal.

"Uang APBN, uang BUMN, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus dan wajib beli produk dalam negeri," jelas Jokowi saat menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Bentuk nyata, Jokowi mengaku telah meminta seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah membuat komitmen tertulis untuk membeli produk lokal dalam anggaran belanjanya.

"Sekarang sudah saya suruh tanda tangan semua komitmen bisa beli berapa triliun, miliar, komitmen sudah muncul di angka Rp 897 triliun dan ini adalah peluang," tegas Jokowi.

Demi mendukung ini, Jokowi meminta agar semua UMKM di Indonesia bersesia masuk ke e-katalog yang sudah disiapkan pemerintah. 

KADIN pun diminta membantu agar UMKM bisa diajak masuk ke ekosistem digital. Hingga kini, sudah ada 19 juta UMKM dalam kurun waktu 2 tahun yang masuk ke ekosistem digital. Angka ini dinilai masih sedikit dari total 64 juta UMKM di Indonesia.

"Ajak mereka masuk ke ekatalog, tugas kadin daerah produk unggulan provinsi kabupaten kota masuk ke ekatalog kita buka betul," tegas Jokowi.

Dengan masuknya UMKM diharapkan bisa mendorong pembelian produk dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek yang didanai APBN maupun BUMN.

"Sangat lucu sekali APBN yang kita peroleh dari pajak, PBNP dari royalti masuk APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor, waduh bodoh banget kita kalau terus terusan seperti ini," tegas Jokowi.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Buka Suara Perihal Rencana Kenaikan Harga BBM Pertalite

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut angkat bicara perihal rencana harga BBM naik untuk subsisi jenis Pertalite. 

Menurut dia, bila ada kenaikan harga BBM harus diputuskan dengan sangat hati-hati, mengingat hal ini menyangkut hidup masyarakat.

Kehati-hatian agar saat harga BBM naik tidak menurunkan daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi hingga hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi saat menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta melansir Antara, Selasa (23/8/2022).

Sebelummya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menuturkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan depan.

Hal ini menjawab berbagai sinyal kenaikan harga BBM yang telah diberikan pemerintah sejak pekan lalu karena harga minyak dunia yang terus merangkak naik.

"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata dia.

Menko Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah berulang kali memberikan sinyal keuangan negara tidak mungkin terus menahan lonjakan harga minyak dunia. Dibandingkan harga BBM dengan negara lain, harga di Indonesia menjadi yang paling murah di antara negara kawasan.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Menko Luhut.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun.

Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.