Kenaikan Harga BBM Bukan Satu-satunya Solusi Tekan Subsidi, Ada Cara Lain?

Dia melanjutkan, menaikan harga Jual BBM dan LPG bersubsidi sebaiknya dilakukan pada periode Pemerintahan yang akan datang, menunggu dampak akibat Covid-19 mereda.

Sementara untuk sementara, pemerintah sebaiknya lakukan pengendalian, dengan menetapkan siapa pengguna yang berhak dan melakukan pengawasan secara ketat dengan satuan tugas pengawasan nasional yang dibentuk khusus untuk itu

"Menaikan harga jual BBM dan LPG 3kg pasti akan berbuntut meningkatnya inflasi, ini harusnya disikapi dengan mencari cara bagaimana inflasi bisa dikendalikan," tutup dia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak kepada masyarakat.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, terangnya, masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8).

Oleh karena itu, luhut menegaskan bahwa pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

"Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global," terangnya.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” tambah Menko Luhut.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata dia

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada minggu depan.  

"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).

Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali mengungkapkan bahwa pemerintah sudah cukup besar memberikan subsidi BBM. Keuangan negara tidak mungkin terus-menerus memberikan subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Luhut.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

"Kita harus siap-siap karena subsidi kita sudah Rp 502 triliun," kata dia.

Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, Luhut telah mengutus timnya untuk menghitung potensi kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat harga BBM Pertalite dan Solar dinaikkan. Mengingat kenaikan harga BBM bisa merambat pada sektor-sektor lainnya.