Menko Luhut: Presiden Umumkan Kenaikan Harga BBM Pekan Depan

Selain menaikkan harga BBM, pemerintah akan mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Sehingga konsumsi BBM juga berkurang dan bisa mengurangi beban pemerintah untuk impor subsidi.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempercepat implementasi penggunaan B40 dan B50 agar konsumsi BBM juga berkurang.

"Pengurangan motor dan mobil konvensional ke listrik, B40 dan kenaikan harga Pertalite dan Solar ini akan menekan banyak subsidi, ini modeling ekonomi kita ke depan," pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah masih menggodok terus rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk di dalamnya BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar. PT Pertamina (persero) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM subsidi juga masih menunggu keputusan dari pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, Pertamina menegaskan bahwa keputusan kenaikan harga Pertalite dan Solar ada di tangan pemerintah. Pemerintah sampai saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah.

Penegasan ini diberikan karena beredar di masyarakat harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter.

“Kami masih menunggu arahan dari pemerintah, karena penentuan harga merupakan kewenangan regulator,” katanya dikutip dari Belasting.id, Jumat (19/8/2022).

“Hingga saat ini harga Pertalite masih Rp7.650 per liter,” tambahnya lagi.

Sebelumya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghitung kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mengingat pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran Rp 502 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi energi.

"Nanti akan dihitung sama Menteri Keuangan," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Jokowi mengatakan harga BBM, LPG dan listrik yang dijual saat ini bukan harga keekonomiannya. Harga tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga jauh lebih murah dari harga sebenarnya.

"Pertalite, Pertamax, solar, LPG dan listrik ini bukan harga sebenarnya, itu harga yang disubsidi pemerintah," kata Jokowi.

Sampai akhir tahun APBN 2022 telah mengalokasikan anggaran RP 502 triliun untuk menahan kenaikan inflasi dari harga energi. Jumlah tersebut kata Jokowi sangat besar demi membeli inflasi yang tetap rendah.

"Besarnya ini sudah mencapai Rp 502 triliun, angka yang gede sekali," kata dia.

"Ini harus kita tahan agar inflasinya tidak tinggi," kata dia.

Namun, Jokowi meragukan APBN bisa terus menahan harga energi. Sehingga pemerintah tengah berhitung kekuatan APBN untuk menghadapi lonjakan harga energi di tingkat global.

"Tapi apakah APBN terus menerus kuat?" kata Jokowi.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com