Sukses

Menko Airlangga: Perusahaan Wajib Waspada Ancaman Kejahatan Siber dan Korupsi

Menko Airlangga mewanti-wanti dunia usaha terhadap tantangan yang ada saat ini. Misalnya dengan potensi kejahatan siber dan korupsi akibat tata kelola yang kurang baik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti dunia usaha terhadap tantangan yang ada saat ini. Misalnya dengan potensi kejahatan siber dan korupsi akibat tata kelola yang kurang baik.

Menko Airlangga menyebut, ditengah masa pemulihan kedepan, masih ada ancaman yang sejalan dengan transformasi digital. Maka, perlu dilakukan satu langkah antisipasi dari sisi kegaitan bisnis.

"Didalamnya ada fraud, cybercrime, dna kejahatan lainnya, ini terjadi di dalam iklim keuangan yang tak stabil dan juga ada hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk menangani krisis ini," kata Menko Airlangga dalam Dialog B20-G20, Kamis (18/8/2022).

Selama pandemi, Menko Airlangga melihat adanya percepatan terhadap transformasi teknologi. Ini juga sejalan dengan semakin canggihnya kejahatan yang mengancam dunia usaha.

"Selama ini kita melihat, yang penting bagi dunia usaha untuk melakukan asesmen ulang dan mengambil langkah menghadapi korupsi dan perusahaan harus menjalankan tata kelola dan praktik yang baik serta melaporkan secara transparan," paparnya.

"Ini akan membantu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut," imbuh Menko Airlangga.

Di sisi lain, Menko Airlangga mengingatikan di sisi kemitraan, dalam mengahdapi ancaman ini memang perlu dilakukan secara kolaboratif. Artinya, seluruh pihak perlu melakukan hal yang sama mengantisipasi ancaman.

"Dengan kolaborasi kita bisa lawan praktik korupsi dan merespons keberlanjutan," ujar dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Upaya Global

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengingatkan peran global dalam menekan berbagai potensi kejahatan yang ada. Misalnya dengan berbaginya data antar negara.

Tujuannya untuk bisa memitigasi adanya aliran dana kejahatan pencucian uang. Ini sejalan juga dengan upaya Indonesia menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF).

"Kita perlu mendukung para anggota G20 untuk bisa mendukung aliran data lintas batas, ini dilakukan dalam prinsip kepercayaan dan tranparansi dan juga saling timbal balik yang baik," ujar dia.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Transformasi

Jika hal ini bisa dicapai, Indonesia dan semua negara di dunia bisa menyambut digitalisasi global secara lebih baik. Ia juga menyebut ini jadi salah satu upaya transformasi struktural yang digenjot pemerintah.

"Indonesia akan fokus kesini, termasuk juga akuntabilitas bagi sektor publik dan swasta. saya percaya dibawah Presidensi G20 indonesia dan para kolega mampu mencapai sesuatu yang nyata," bebernya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.