Pengendalian Harga BBM Makin Berat, APBN Kuat Tahan Kenaikan?

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 18 Agu 2022, 12:10 WIB
Diperbarui 18 Agu 2022, 12:10 WIB
FOTO: Antrean Kendaraan di SPBU Jelang Kenaikan Harga Pertamax
Perbesar
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke dalam kendaraan di sebuah SPBU di Jakarta, Kamis (31/3/2022). PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan tarif baru BBM jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 pada 1 April 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui alokasi APBN terus berupaya menggelontorkan subsidi BBM untuk beberapa jenis bahan bakar seperti Pertalite dan Solar. Saat ini angka subsidi BBM sudah menyentuh angka Rp 502,4 triliun.

Subsidi BBM tersebut dilakukan agar tingkat inflasi tidak terlalu melambung seperti yang dirasakan banyak negara dunia.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, subsidi BBM melalui APBN pada sisa 2022 akan jadi tantangan tersendiri, meski pemerintah beritikad untuk menjaga harga BBM.

"Beberapa hal yang perlu kita jaga dan tentunya diantisipasi dalam pengendalian (inflasi) ini, tentunya terkait dengan peran yang dilakukan pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM. Itu tentu menjadi tantangan," ujar Menko Airlangga dalam Rakornas Pengendalian Inflasi di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (18/8/2022).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyoroti hitung-hitungan pemerintah soal asumsi dasar ekonomi makro 2023, dimana harga minyak diperkirakan sebesar USD 90 per barel. Ktu lebih rendah dari outlook 2022 sebesar USD 95-105 per barel.

Menurut dia, pemerintah cenderung masih terlalu optimistis dengan hitungan tersebut. Pasalnya, sejumlah lembaga internasional memprediksi harga minyak mentah dunia bisa berdiri di kisaran USD 95 per barel.

Bila asumsi itu terjadi, bisa saja harga Pertalite terkerek dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter di tahun depan.

"Saya kira harga minyak ke depan paling tidak di atas USD 95 per barel. Kalau pun menang harus ada kenaikan, saya kira paling tidak Pertalite-nya di angka Rp 10.000 (per liter), terus juga Solar subsidi pun di angka Rp 8.000 (per liter). Ini cukup enggak cukup masih ada ruang fiskal di APBN kita," ungkap Mamit kepada Liputan6.com.

Mamit menilai, kunci terpenting menjaga pasokan dan harga BBM ke depan yakni dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Makanya kuncinya revisi Perpres. Kalau revisi Perpres berbicara bahwa penggunaan Pertalite hanya untuk kendaraan roda dua, angkutan umum pelat kuning, saya kira ini akan lebih secure," ungkapnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Harga Keekonomian Pertamax Rp 15.150 per Liter dan Pertalite Rp 13.150

Pertalite Kosong di Sejumlah SPBU Jakarta
Perbesar
Kertas bertuliskan "Pertalite Dalam Perjalanan (Habis)" terpampang di salah satu SPBU kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022). Kekosongan pertalite diduga disebabkan oleh migrasi pengguna pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya akibat disparitas harga yang cukup tinggi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah menggelontorkan APBN dalam jumlah tidak sedikit untuk subsidi BBM, yakni lebih dari Rp 502 triliun.

Tujuannya, agar harga sejumlah jenis BBM seperti Pertalite dan Pertamax masih di bawah harga keekonomian dan ramah kantong konsumen. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menahan kenaikan angka inflasi.

"Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter. Namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya Rp 13.150 per liter, ecerannya masih Rp 7.650 per liter," papar Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Airlangga lantas membandingkannya dengan harga BBM di sejumlah negara tetangga, sebut saja Thailand, Vietnam dan Filipina. Namun, dia tidak merinci harga tersebut untuk BBM jenis apa.

"Di negara lain misal Thailand, di Rp 19.500 (per liter), Vietnam Rp 16.645 per liter. Filipina Rp 21.352 (per liter). Sehingga kita relatif masih di bawah negara ASEAN lain," terang dia.

Adapun subsidi BBM ini dijaga agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.

Untuk itu, Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

"Sehingga tentu tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," tandasnya.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Pemerintah Godok Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

FOTO: Antrean Kendaraan di SPBU Jelang Kenaikan Harga Pertamax
Perbesar
Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sebuah SPBU di Jakarta, Kamis (31/3/2022). PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan tarif baru BBM jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 pada 1 April 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, pemerintah masih menggodok rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Kenaikan ini sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip dari Antara, Selasa (16/8/2022).

Pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga bahan bakar.

Arifin Tasrif menambahkan pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun. Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

Infografis Subsidi Harga BBM hingga Tarif Listrik Bakal Dihapus? (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Subsidi Harga BBM hingga Tarif Listrik Bakal Dihapus? (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya