Sukses

Pemerintah Fasilitasi UMKM Disabilitas Masuk ke Ekonomi Digital

Pemerintah mendorong para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM agar berperan dan terlibat secara aktif mendukung ekonomi digital di Tanah Air.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM agar berperan dan terlibat secara aktif mendukung ekonomi digital di Tanah Air.

"Konsep besar Kominfo dalam transformasi digital adalah nobody left behind. Artinya semua masyarakat Indonesia diajak bertransformasi digital. Pilar transformasi digital adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong dikutip dari Antara, Rabu (17/8/2022).

Usman mengatakan pihaknya, melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), telah menyediakan sejumlah pelatihan bagi para pebisnis UMKM penyandang disabilitas. Hal tersebut agar mereka dapat menguasai ekonomi digital di Indonesia.

Program-program tersebut dibuat sesuai kebutuhan kalangan difabel. Usman mengatakan Ditjen Aptika Kemkominfo telah menyediakan program 1.000 Startup Digital dan Literasi Digital.

Dalam program tersebut, Kominfo akan menjadi fasilitator, menyiapkan sistem, tools dan mekanisme yang dapat membantu pengembangan bisnis startup. Ada juga program khusus, seperti coaching untuk menyesuaikan bisnis dengan pasar.

Untuk mensukseskan program 1.000 Startup Digital bagi kalangan difabel ini, Ditjen Aptika Kominfo akan melibatkan sejumlah pihak yang menaruh perhatian besar terhadap para penyandang disabilitas.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kesempatan bagi UMKM

Sementara Ketua Umum Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) Myra Winarko mengapresiasi langkah Kemkominfo yang memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada pelaku bisnis UMKM dari kaum disabilitas.

Yayasan PTI selama ini menjadi inkubator bisnis bagi kaum difabel. Myra mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kemkominfo.

Menurutnya, kerja sama ini akan semakin membuka kesempatan bagi UMKM difabel untuk mengakses pasar yang lebih luas.

"Dalam memanfaatkan momentum G20 ini, kami berharap tidak sekedar memperoleh kesempatan untuk memamerkan dan menjual karya anak didik kami. Lebih jauh dari itu, kami berharap dapat membukakan link bisnis bagi kaum disabilitas. Kegiatan ini sangat kami syukuri, berharap bisa lebih membukakan peluang bagi kaum disabilitas yang ada di Indonesia agar bisa berdaya secara ekonomi," tutur Myra.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Bawa 30 Juta UMKM Go Digital, Jokowi Minta Decacorn dan Unicorn Turun Tangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perusahaan decacorn maupun unicorn untuk membantu sebanyak mungkin pelaku UMKM memasuki ekonomi digital atau go digital. Hal ini demi mendorong UMKM domestik segera naik kelas.

Diketahui, istilah decacorn merupakan perusahaan yang mempunyai nilai valuasi 10 kali lipat dari unicorn atau sebesar USD 10 miliar. Sedangkan, unicorn merupakan status untuk perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari USD 1 miliar.

"UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas," ujarnya dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI di Jakarta, Selasa (16/8).

Jokowi menyampaikan, digitalisasi telah terbukti efektif mendorong UMKM maupun perusahaan rintisan naik kelas. Dia mencatat, digitalisasi ekonomi di Tanah Air telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn.

Jokowi mencatat, 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

Untuk itu, pemerintah terus menggulirkan berbagai bantuan pendanaan murah. Kemudian, penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM.

"Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan," tutupnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini